Visi Jokowi

Oleh: R William Liddle

JAKARTA, KOMPAS - Salah satu acara penting Presiden Joko Widodo di Washington adalah pidatonya di Brookings Institution.

Substansi pidato itu mengingatkan saya kepada sejumlah pidato internasionalnya dari Tiongkok sampai yang paling baru di Australia. Semuanya menunjukkan sebuah visi yang konsisten tentang apa yang mau dicapai dari hubungan luar negeri bagi pemerintahannya.

Brookings Institution adalah think tank ternama yang mewakili sayap kiri moderat dalam kehidupan intelektual publik Amerika. Di sini pandangan kiri moderat punya dua pilar utama.

Pertama, pasar, baik dalam negeri maupun global, diyakini selaku pencipta utama kemakmuran segala bangsa, termasuk Amerika dan Indonesia.

Kedua, negara atau pemerintah dipercaya mampu dan wajib mendorong dan mengatur pembangunan ekonomi setiap bangsa guna menjamin growth plus equality, pertumbuhan setinggi mungkin dan pemerataan serata mungkin.

Dalam kehidupan partisan di Amerika, pandangan kiri moderat diasosiasikan dengan Partai Demokrat.

Pada paruhan pertama abad ke-20 Presiden Franklin Roosevelt dari partai itu menciptakan sejumlah lembaga dan peraturan baru untuk menanggulangi dampak krisis ekonomi terparah dalam sejarah Amerika.

Belakangan ini Presiden Barack Obama, juga tokoh Demokrat, berhasil menciptakan undang-undang baru agar semua orang mampu membeli asuransi kesehatan yang layak.

Mantan Menlu Hillary Clinton, yang hampir pasti akan dicalonkan tahun depan sebagai presiden dari Partai Demokrat, kini mendapat banyak masukan dari Brookings. Alasannya: lembaga itu dianggap paling peka terhadap komitmen para politisi Demokrat kepada pertumbuhan yang merata.

Di Brookings, Presiden Jokowi diperkenalkan oleh Presiden Strobe Talbott, mantan Deputi Menlu AS, dan Brad Sherman, anggota senior Komisi Luar Negeri di Dewan Perwakilan.

Tanpa basa-basi, dalam bahasa Inggris yang jelas dan mudah dimengerti, Jokowi langsung memaparkan dua tantangan utama yang dihadapi pemerintahannya: pembangunan infrastruktur dan perlindungan lingkungan.

Kedua-duanya ditaruh dalam konteks downturn, kecenderungan ekonomi dunia menurun sejak pelantikannya tahun lalu, yang merupakan tantangan tersendiri.

Bebas dari birokrasi rumit

Menurut Jokowi, kenyataan itu mendorong dia untuk secara tegas membebaskan ekonomi dari peraturan birokrasi yang rumit, tak konsisten, dan kadang absurd. Lima paket deregulasi sudah diumumkan dan banyak lagi akan menyusul.

Sambil tersenyum dia mengakui kekagetan Obama ketika diberi tahu dalam pertemuan mereka di Gedung Putih bahwa Indonesia kini mau masuk Kemitraan Trans-Pasifik (TPP).

TPP adalah kegiatan utama Obama untuk membebaskan perdagangan antara negara-negara bersangkutan sambil menciptakan sejumlah persetujuan baru tentang hal penting, seperti bea cukai, hubungan buruh, dan hak kekayaan intelektual.

Dalam acara tanya-jawab, Jokowi ditanya tentang kebijakan kemitraan negara-swasta untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur.

Penanya James Castle, konsultan bisnis yang lama tinggal di Indonesia dan tahu betul betapa sulit menciptakan kemitraan itu.

Daripada menjawab langsung, Jokowi meminta Menteri Perdagangan Thomas Lembong menjelaskan proyek-proyek yang sudah jadi dan sedang direncanakan.

Lembong ternyata sangat menguasai bahasa Inggris pada tingkat kefasihan yang jarang ditemukan pada pejabat Indonesia. Jawabannya juga sarat informasi spesifik yang pasti meyakinkan para investor potensial yang hadir.

Selain itu, ada dua komentar menarik. Pertama dari anggota Kongres, Brad Sherman, ketika dia memperkenalkan Jokowi.

Para hadirin, yang sebagian besar kemungkinan tak tahu banyak tentang Indonesia, diingatkan bahwa 60 tahun lalu Presiden Soekarno diundang berpidato di depan Joint Session of Congress, sesi gabungan Senat dan Dewan Perwakilan.

Undangan itu suatu prestasi besar yang jarang diberikan kepada tamu negara, termasuk pemimpin negara sekutu.

Sherman berharap dalam waktu tak terlalu lama seorang presiden dari Indonesia akan sekali lagi diundang bicara di depan Joint Session itu.

Tentu harapan itu disampaikan dengan pengertian bahwa Pemerintah Indonesia, mungkin termasuk Jokowi sendiri, merasa kecewa mengenai itu, apalagi setelah mereka melobi keras demi perwujudannya.

Dua wacana

Komentar kedua diucapkan Talbott tatkala acara ditutup. Kata-kata Jokowi yang paling berkesan, simpul Talbott: Indonesia pasca-reformasi membuktikan bahwa Islam dan demokrasi tak berlawanan. Malah Indonesia membuktikan Islam dan modernitas pun tak bertentangan.

Saya sendiri teringat bahwa ada dua wacana yang mengikat Indonesia dan Amerika masa kini: bagaimana menciptakan kemakmuran global dan menanggulangi serangan yang semakin ganas dari kaum jihadi, seperti baru kita saksikan di Paris.

Kesimpulan saya: kita sudah bersama-sama mengerti masalah pertama dan pemecahannya.

Namun, baik di Indonesia maupun di Amerika belum ada pengertian yang memuaskan tentang masalah kedua. Kenapa di negara-negara mayoritas Muslim lainnya umat yang moderat belum cukup besar untuk berdamai dengan demokrasi dan modernitas?

R William Liddle
Profesor Ilmu Politik Emeritus, Ohio State University, AS

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 17 November 2015, di halaman 6 dengan judul "Visi Jokowi".