Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 17/11/2015, 17:56 WIB

JAKARTA, KOMPAS - Presiden Joko Widodo terkejut dan marah terhadap informasi yang beredar di masyarakat tentang adanya politisi dan pihak lain yang diduga menggunakan namanya untuk meminta saham dari PT Freeport Indonesia. Masalah ini perlu dijelaskan dengan jernih.

"Presiden terkejut dan marah, serta akan menelusuri dan meminta penjelasan. Presiden juga tidak tahu apa yang terjadi (dengan) informasi permintaan saham. Tentu, Presiden akan menindaklanjutinya," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla, Senin (16/11/2015), terkait pertemuan empat matanya dengan Presiden.

Kemarin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said melaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tentang adanya pimpinan DPR yang memakai nama Presiden dan Wapres untuk meminta sesuatu dari PT Freeport Indonesia (FI).

Dalam laporannya selama sekitar satu jam ke MKD, Sudirman menyebut ada beberapa pertemuan antara seorang anggota DPR, seorang pengusaha, dan perwakilan pimpinan FI. Anggota DPR itu diduga meminta saham kosong dan proyek pembangkit listrik dengan memakai nama Presiden dan Wapres. Sebagai bukti, Sudirman melampirkan tiga lembar transkrip pembicaraan pertemuan terkait.

Wakil Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, anggota DPR yang dimaksud Sudirman dari unsur pimpinan DPR.

Saat ditanya apakah politisi itu adalah Ketua DPR Setya Novanto, Sufmi yang berasal dari Fraksi Partai Gerindra ini menjawab, "Jangan dulu, itu sudah masuk materi perkara. Nanti akan kami sampaikan pada waktunya."

Diplomasi

Setya membenarkan pernah beberapa kali bertemu pimpinan FI. Namun, ia menolak jika pimpinan DPR disebut memakai nama Presiden dan Wapres. "Selaku pimpinan DPR, tidak pernah membawa nama Presiden yang istilahnya mencatut," katanya. Ia menambahkan, pertemuan itu bagian dari tugas diplomasi.

Kemarin, Setya menemui Kalla. Selain menyampaikan undangan pernikahan putrinya, Setya juga mengklarifikasi laporan Sudirman ke MKD. Kalla mendengarkan cerita versi Setya.

Kalla juga menerima Sudirman, yang baru melapor ke MKD. Dia memuji langkah Sudirman.

Halaman:


Terkini Lainnya

Khofifah: Guru Besar Usul Pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Teknologi, dan Inovasi

Khofifah: Guru Besar Usul Pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Teknologi, dan Inovasi

Nasional
Dewas KPK: Nurul Ghufron Teman dari Mertua Pegawai Kementan yang Dimutasi

Dewas KPK: Nurul Ghufron Teman dari Mertua Pegawai Kementan yang Dimutasi

Nasional
PKS Sebut Presidensialisme Hilang jika Jumlah Menteri Diatur UU

PKS Sebut Presidensialisme Hilang jika Jumlah Menteri Diatur UU

Nasional
Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Penyelesaian Sengketa Jurnalistik Dialihkan ke KPI

Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Penyelesaian Sengketa Jurnalistik Dialihkan ke KPI

Nasional
Anggota Komisi III: Pansel KPK Harus Paham Persoalan Pemberantasan Korupsi

Anggota Komisi III: Pansel KPK Harus Paham Persoalan Pemberantasan Korupsi

Nasional
KSAL: Pembangunan Scorpene 7 Tahun, Indonesia Perlu Kapal Selam Interim

KSAL: Pembangunan Scorpene 7 Tahun, Indonesia Perlu Kapal Selam Interim

Nasional
Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Utamakan Peningkatan Pendidikan daripada Insfrastuktur

Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Utamakan Peningkatan Pendidikan daripada Insfrastuktur

Nasional
UU Kementerian Negara Direvisi Usai Prabowo Ingin Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg: Hanya Kebetulan

UU Kementerian Negara Direvisi Usai Prabowo Ingin Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg: Hanya Kebetulan

Nasional
Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran Karena Melarang Media Investigasi

Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran Karena Melarang Media Investigasi

Nasional
Khofifah Mulai Komunikasi dengan PDI-P untuk Maju Pilkada Jatim 2024

Khofifah Mulai Komunikasi dengan PDI-P untuk Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
Gerindra Tegaskan Kabinet Belum Dibahas Sama Sekali: Prabowo Masih Kaji Makan Siang Gratis

Gerindra Tegaskan Kabinet Belum Dibahas Sama Sekali: Prabowo Masih Kaji Makan Siang Gratis

Nasional
Rapat Paripurna DPR: Pemerintahan Baru Harus Miliki Keleluasaan Susun APBN

Rapat Paripurna DPR: Pemerintahan Baru Harus Miliki Keleluasaan Susun APBN

Nasional
Dasco Sebut Rapat Pleno Revisi UU MK yang Dilakukan Diam-diam Sudah Dapat Izin Pimpinan DPR

Dasco Sebut Rapat Pleno Revisi UU MK yang Dilakukan Diam-diam Sudah Dapat Izin Pimpinan DPR

Nasional
Amankan Pria di Konawe yang Dekati Jokowi, Paspampres: Untuk Hindari Hal Tak Diinginkan

Amankan Pria di Konawe yang Dekati Jokowi, Paspampres: Untuk Hindari Hal Tak Diinginkan

Nasional
12.072 Jemaah Haji dari 30 Kloter Tiba di Madinah

12.072 Jemaah Haji dari 30 Kloter Tiba di Madinah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com