Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jokowi Bahas Antisipasi Konflik dengan Penyelenggara Pilkada

Kompas.com - 03/11/2015, 10:37 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan penyelenggara pemilihan kepala daerah, Selasa (3/11/2015), untuk membahas antisipasi konflik dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak. Pertemuan berlangsung di Istana Negara, Jakarta.

Terlihat hadir di antaranya, Ketua KPU Husni Kamil Manik beserta komisioner lainnya, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshidique, dan komisioner Badan Pengawas Pemilu Daniel Zuchron.

Adapun, Presiden didampingi Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Mensesneg Pratikno.

"Presiden ingin tahu secara detil persiapan pilkada," kata Pratikno.

Dalam sidang kabinet paripurna, Senin (2/11/2015), Presiden meminta potensi kericuhan pilkada serentak dideteksi sedini mungkin. Permintaan itu secara khusus ditujukan kepada Badan Intelijen Negara, Polri, dan Menteri Dalam Negeri.

Mendagri Tjahjo Kumolo, mengungkapkan, suasana menjelang pilkada serentak pada 9 Desember nanti harus terus dipantau. Mulai 4 November 2015, tim yang dibentuk bersama oleh Kementerian Polhukam, serta KPU dan Bawaslu akan mulai turun memantau situasi di lapangan.

Adapun daerah yang menjadi prioritas pemantauan di antaranya adalah Tasikmalaya, Blitar, dan Timor Tengah Utara.

"Juga di sejumlah daerah yang diindikasikan menimbulkan konflik pada saat penghitungan atau penetapan suara," ujar Tjahjo.

Pilkada serentak digelar pada 9 Desember dan diikuti 9 provinsi, 224 kabupaten dan 36 Kota.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

Nasional
Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan 'Autogate' Imigrasi Mulai Beroperasi

Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan "Autogate" Imigrasi Mulai Beroperasi

Nasional
Satgas Judi 'Online' Akan Pantau Pemain yang 'Top Up' di Minimarket

Satgas Judi "Online" Akan Pantau Pemain yang "Top Up" di Minimarket

Nasional
Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Nasional
Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Nasional
Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Nasional
Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Nasional
Tanggapi Survei Litbang 'Kompas', Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Tanggapi Survei Litbang "Kompas", Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Nasional
Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Nasional
Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Nasional
Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Nasional
Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Nasional
Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji 'Ilegal'

Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji "Ilegal"

Nasional
Merespons Survei Litbang 'Kompas', Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Merespons Survei Litbang "Kompas", Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com