Rencana Pemerintah Beri Rumah kepada Orang Rimba Menuai Kritik

JAKARTA, KOMPAS.com - Tawaran pembangunan fasilitas rumah dari Presiden Joko Widodo pada Orang Rimba (Suku Anak Dalam) agar suku ini tidak lagi hidup nomaden dianggap tidak menghadirkan solusi untuk kehidupan suku itu.

Manajer Kampanye dan Advokasi Rimbawan Muda Indonesia (RMI), Mardha Tillah, menilai perlu studi untuk membuktikan apakah rumah menjadi solusi atas masalah-masalah yang dihadapi Orang Rimba.

"Kunjungan Jokowi memang mungkin perlu, supaya bisa lihat langsung situasi mereka. Tapi apa memang jawaban dari masalah yang mereka hadapi adalah hidup menetap dengan perumahan yang disediakan pemerintah?" ujar Mardha seperti dikutip dari Antara, Minggu (1/11/2015).

"Apa memang sudah ada studi dari berbagai ilmu, misalnya antropologi, yang menyatakan bahwa perubahan kultur dari nomaden menjadi hidup menetap adalah salah satu solusi," kata dia.

Menurut Mardha, ketimbang berusaha mengubah pola hidup masyarakat adat, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang (KemenATR) seharusnya segera menyelesaikan sertifikasi hak komunal.

Ini sesuai PermenATR tahun 2015, sebagai upaya pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat. 

"Beri sertifikat hak komunal, begitu persyaratan untuk itu dilengkapi. KemenATR harus menyelesaikan rumusan sertifikasi hak komunal ini secepatnya, sesuai PermenATR No. 9 tahun 2015," kata Mardha.

Untuk itu, menurut Mardha, pemerintah harus mendorong dan memfasilitasi pemerintah daerah dalam membuat peraturan-peraturan daerah yang melindungi dan mengakui MHA (Masyarakat Hukum Adat) di wilayahnya, baik berupa Perda maupun SK.

"Termasuk memfasilitasi kepala daerah agar mengerti akan perlunya pengakuan atas keberadaan MHA," ujar Mardha.