Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mantan Kapolda Jatim Enggan Bicara soal Kasus Risma

Kompas.com - 23/10/2015, 22:38 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Kepala Polda Jawa Timur, Irjen Anas Yusuf, enggan memberikan komentar terkait status tersangka mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini oleh Polda Jawa Timur yang baru ramai terungkap saat ini.

"Tanya saja sana sama penyidiknya. Enggak tahu lagi saya," ujar Anas saat dihubungi Kompas.com, Jumat (23/10/2015).

Anas membenarkan perkara itu sempat diusut di eranya. Namun yang jelas, selama Anas menjabat sebagai Kapolda Jatim, dia tidak pernah menandatangani surat perintah penyidikan (Sprindik) di mana Risma ditetapkan sebagai tersangka.

"Karena saya tidak pernah menandatangani sprindik. Yang tandatangani itu direkturnya biasanya," ujar Anas.

Sebelumnya, Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti membenarkan bahwa ada penyidikan kasus Pasar Turi di Polda Jatim. Namun, sebulan lalu ia mendapat laporan bahwa perkara tersebut telah dihentikan.

Oleh sebab itu Badrodin bingung mengapa kasus ini tetap diusut. “Tapi kok ini ramai lagi? Saya enggak tau ini,” ujar Badrodin saat dihubungi Kompas.com. (Baca: Risma Tersangka, Kapolri Bingung karena Penyidikan Sudah Dihentikan)

Adapun Kapolda Jawa Timur, Irjen Anton Setiadji, mengatakan bahwa sampai saat ini anak buahnya belum melakukan pemeriksaan terhadap Risma. "Yang bersangkutan belum pernah diperiksa," ujar Anton. (Baca: Ini Jawaban Polda Jatim Soal Status Tersangka Risma)

Diketahui, jabatan Anas Yusuf sebagai Kapolda Jatim berakhir 14 September 2015 lalu. Jabatan itu digantikan Irjen (Pol) Anton Setiaji. Artinya, jika Kapolri menyebut bahwa bulan lalu perkara itu sudah dihentikan, maka itu terjadi di era Anas Yusuf masih menjabat Kapolda atau di masa peralihan ke Anton Setiadji.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Besar Sigar Djojohadikusumo Gelar Syukuran Terpilihnya Prabowo Presiden RI di Langowan

Keluarga Besar Sigar Djojohadikusumo Gelar Syukuran Terpilihnya Prabowo Presiden RI di Langowan

Nasional
Banyak Keterlambatan, Ketepatan Penerbangan Jemaah Haji Baru 86,99 Persen

Banyak Keterlambatan, Ketepatan Penerbangan Jemaah Haji Baru 86,99 Persen

Nasional
Kemenhub Catat 48 Keterlambatan Penerbangan Jemaah Haji, Paling Banyak Garuda Indonesia

Kemenhub Catat 48 Keterlambatan Penerbangan Jemaah Haji, Paling Banyak Garuda Indonesia

Nasional
PSI: Putusan MA Tak Ada Kaitannya dengan PSI maupun Mas Kaesang

PSI: Putusan MA Tak Ada Kaitannya dengan PSI maupun Mas Kaesang

Nasional
Kunker ke Sichuan, Puan Dorong Peningkatan Kerja Sama RI-RRC

Kunker ke Sichuan, Puan Dorong Peningkatan Kerja Sama RI-RRC

Nasional
Jokowi Beri Ormas izin Usaha Tambang, PGI: Jangan Kesampingkan Tugas Utama Membina Umat

Jokowi Beri Ormas izin Usaha Tambang, PGI: Jangan Kesampingkan Tugas Utama Membina Umat

Nasional
MA Persilakan KY Dalami Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah

MA Persilakan KY Dalami Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Tingkatkan Pelayanan, Pertamina Patra Niaga Integrasikan Sistem Per 1 Juni 2024

Tingkatkan Pelayanan, Pertamina Patra Niaga Integrasikan Sistem Per 1 Juni 2024

Nasional
Politik Belah Bambu, PDI-P Bantah Tudingan Projo yang Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

Politik Belah Bambu, PDI-P Bantah Tudingan Projo yang Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

Nasional
Narasi Anak Muda Maju Pilkada Usai Putusan MA Dianggap Cuma Pemanis

Narasi Anak Muda Maju Pilkada Usai Putusan MA Dianggap Cuma Pemanis

Nasional
Putusan MA Dianggap Pragmatisme Politik Jokowi demi Kaesang

Putusan MA Dianggap Pragmatisme Politik Jokowi demi Kaesang

Nasional
Prabowo Minta AS dan China Bijak supaya Tak Bawa Bencana

Prabowo Minta AS dan China Bijak supaya Tak Bawa Bencana

Nasional
Putusan MA Dianggap Semakin Menggerus Rasa Keadilan Masyarakat

Putusan MA Dianggap Semakin Menggerus Rasa Keadilan Masyarakat

Nasional
Prabowo Serukan Investigasi Komprehensif Atas Peristiwa yang Terjadi di Rafah

Prabowo Serukan Investigasi Komprehensif Atas Peristiwa yang Terjadi di Rafah

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Tahu Arah Pernyataan Wapres | Saudi Deportasi 22 WNI Palsukan Visa Haji

[POPULER NASIONAL] PDI-P Tahu Arah Pernyataan Wapres | Saudi Deportasi 22 WNI Palsukan Visa Haji

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com