Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Selidiki Musibah di Mina, Pemerintah Arab Saudi Bentuk Tim Investigasi

Kompas.com - 25/09/2015, 07:10 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Arab Saudi Pangeran Muhammad bin Naif telah memimpin rapat darurat yang melibatkan berbagai pihak terkait musibah yang terjadi di Mina, Arab Saudi, Kamis (24/9/2015) kemarin. Pada rapat itu, Pemerintah Arab Saudi memutuskan membentuk tim investigasi untuk menyelidiki musibah tersebut.

"Dalam rapat tersebut telah dibahas prosedur penanganannya dan telah diputuskan untuk membentuk tim investigasi untuk menyelidiki penyebab peristiwa dan melaporkan hasilnya kepada Raja Salman," ujar Wakil Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Sunarko, melalui Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Jumat (25/9/2015).

Musibah di Jalan 204 ini terjadi akibat terhalangnya gerakan jemaah di persimpangan dengan Jalan 223 dan membeludaknya jumlah jemaah yang menyebabkan saling dorong, berdesakan, hingga mengakibatkan para jemaah haji terjatuh.

Selain itu, cuaca panas dan rasa lelah yang dialami para jemaah yang sebelumnya telah melaksanakan serangkaian ibadah dimulai dari wukuf di Arafah, perjalanan dari Muzdalifah ke Mina menjadi faktor lain yang menyebabkan jatuhnya korban.

Sementara itu, terkait jumlah korban, data terakhir yang diperoleh dari Civil Defence hingga pukul 21.00 waktu setempat, jumlah korban meninggal sebanyak 717 orang dan korban luka-luka sebanyak 863 orang.

Proses identifikasi nama dan kewarganegaraan korban, baik yang tewas maupun luka-luka, saat ini sedang dan terus berlangsung. Rencananya, identitas korban akan disampaikan secara resmi setelah seluruh proses identifikasi selesai.

Pihak KBRI masih terus berkoordinasi dengan Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) dan Otoritas terkait Arab Saudi untuk mengetahui kemungkinan bertambahnya jumlah WNI yang menjadi korban. Data terakhir menyebutkan, ada tiga WNI yang menjadi korban tewas dan ada satu orang yang kondisinya masih kritis hingga saat ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

Nasional
KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

Nasional
KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

Nasional
Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, 'Jer Basuki Mawa Beyo'

Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, "Jer Basuki Mawa Beyo"

Nasional
KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

Nasional
DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi 'Online'

DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi "Online"

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Nasional
Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Nasional
Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Nasional
Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Nasional
1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

Nasional
Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

Nasional
PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com