Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkumham Akui Banyak Godaan di Lapas Sukamiskin

Kompas.com - 22/09/2015, 20:06 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Humas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ansarudin, mengatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, dihuni banyak tahanan yang berduit. Ia menilai hal itu jadi salah satu penyebab lalainya petugas lapas sehingga ada beberapa kasus tahanan keluar dari lapas tanpa atau tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

Kasus terbaru adalah saat Gayus Tambunan kedapatan makan di restoran di kawasan Jakarta Selatan. Padahal, terpidana korupsi itu hanya diizinkan meninggalkan lapas untuk menghadiri sidang gugatan perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Utara.

Selain Gayus, mantan Wali Kota Bekasi Mochtar Muhammad pernah meninggalkan lapas Sukamiskin tanpa izin resmi. Mochtar adalah terpidana kasus korupsi dana APBD Kota Bekasi.

"Banyak godaan di situ (Lapas Sukamiskin). Banyak duitnya. Setan banyak di tempat orang banyak duit," kata Ansar, di Kantor Ditjen PAS, Jakarta Pusat, Selasa (22/9/2015).

Ansar tidak menyebut gamblang bahwa izin dari petugas lapas untuk Gayus makan di restoran dilatari dengan gratifikasi atau suap. Tapi menurut Ansar, kasus seperti ini tidak akan terjadi seandainya petugas lapas memiliki integritas yang mumpuni. Karena secara penghasilan, honor petugas lapas terbilang sudah cukup mengalami peningkatan.

Untuk petugas dengan jabatan terendah, dalam satu bulan mendapatkan Rp 5 juta dari gaji pokok dan tunjangan kinerja. Sedangkan untuk jabatan tertinggi setingkat kepala lapas, penghasilannya bisa di atas Rp 13 juta yang berasal dari gaji dan tunjangan kinerja.

"Dari segi pendapatan kita sudah cukup lumayan dibanding aparat penegak hukum lainnya. Tapi kembali kepada mental dan kepekaan. Jujur, ada oknum yang harus kita refresh untuk bagaimana aturan lapas bisa dilakukan dengan benar," ujar Ansar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Survei Litbang 'Kompas': Citra KPU-Bawaslu Menguat Seusai Pemilu 2024

Survei Litbang "Kompas": Citra KPU-Bawaslu Menguat Seusai Pemilu 2024

Nasional
Survei Litbang “Kompas': Citra Positif Lembaga Negara Meningkat, Modal Bagi Prabowo-Gibran

Survei Litbang “Kompas": Citra Positif Lembaga Negara Meningkat, Modal Bagi Prabowo-Gibran

Nasional
Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Nasional
Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Nasional
PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

Nasional
6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

Nasional
Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Nasional
Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi 'Online', Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi "Online", Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Nasional
Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Nasional
Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan 'Legacy' Baik Pemberantasan Korupsi

Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan "Legacy" Baik Pemberantasan Korupsi

Nasional
Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Nasional
Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Nasional
Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Nasional
Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Nasional
Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com