Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Tiga Alasan Politik Uang Sering Gagal Mencapai Tujuannya

Kompas.com - 22/09/2015, 16:06 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menyebutkan tiga hal yang menyebabkan politik uang gagal digunakan untuk meraih dukungan pemilih saat pemilu. Biasanya, kegagalan tersebut terjadi di wilayah administrasi yang lebih kecil, seperti desa.

"Pertama, uang yang akan digunakan diberikan secara asal-asalan, hanya bergantung pada orang-orang yang kebetulan ditemui saja," ujar Yunarto saat memberikan pemaparan hasil survei dalam Rapat Kerja Nasional Partai Nasdem, di Jakarta Convention Center, Selasa (22/9/2015).

Menurut dia, hal itu biasanya terjadi karena tim kampanye dan tim pemenangan tidak melakukan pemetaan dan kurang memiliki data tentang pemilih. Akibatnya, uang terbuang dengan percuma tanpa ada dukungan dari pemilih.

Kedua, kegagalan biasanya terjadi karena uang-uang hilang dalam perjalanan. Maksudnya, hanya sebagian uang yang diberikan kepada sasaran. Jumlah uang dipotong, dan selebihnya masuk ke kantong agen atau tim yang ditugaskan menjalankan politik uang.

Yang ketiga, kegagalan bisa jadi karena tim pemenangan salah sasaran saat membagikan uang. Misalnya, sebagian besar uang malah diberikan kepada pemilih yang sudah mantap menetapkan pilihannya kepada calon atau kompetitor lain. Akibatnya, uang tidak mampu memengaruhi pemilih untuk menentukan calon pilihannya.

Sebelumnya, Komisioner Badan Pengawas Pemilu Nelson Simanjuntak menyayangkan, persoalan mengenai politik uang tidak diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Karena itu, dia pun menyarankan agar kepolisian menggunakan Pasal 149 ayat (1) dan (2) KUHP sebagai instrumen untuk memidanakan pelaku politik uang. (Baca: Agar Pilkada Bebas Politik Uang, Sanksi Pidana di KUHP Bisa Diterapkan)

"Namun, saya selalu mengingatkan supaya (pasal) ini tidak digunakan untuk menjaring sebanyak-banyaknya orang masuk ke penjara," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Nasional
Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Nasional
Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Nasional
Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Nasional
1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

Nasional
Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

Nasional
PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

Nasional
Personel Polri Ikuti Konferensi FBI Asia Pasifik di Vietnam, Bahas Penggunaan Kripto untuk Kejahatan

Personel Polri Ikuti Konferensi FBI Asia Pasifik di Vietnam, Bahas Penggunaan Kripto untuk Kejahatan

Nasional
Grace Natalie Sebut Kebijakan Fiskal Jokowi Akan Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

Grace Natalie Sebut Kebijakan Fiskal Jokowi Akan Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Selalu Cawe-cawe Untuk Perbaikan Jalan Daerah

Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Selalu Cawe-cawe Untuk Perbaikan Jalan Daerah

Nasional
Idrus Marham Bantah Koalisi Prabowo Ingin Jegal Anies di Pilkada Jakarta

Idrus Marham Bantah Koalisi Prabowo Ingin Jegal Anies di Pilkada Jakarta

Nasional
Jokowi Ungkap Kementan Akan Penuhi Kebutuhan Pompa untuk 7.600 Hektare Sawah di Kotawaringin Timur

Jokowi Ungkap Kementan Akan Penuhi Kebutuhan Pompa untuk 7.600 Hektare Sawah di Kotawaringin Timur

Nasional
Menko Polhukam Sebut TNI-Polri dan BIN Harus Sakti Jelang Pilkada

Menko Polhukam Sebut TNI-Polri dan BIN Harus Sakti Jelang Pilkada

Nasional
Soal Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Gerindra: Belum Memenuhi Kuota

Soal Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Gerindra: Belum Memenuhi Kuota

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com