Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gagal Bertemu Jokowi, Iwapi Harap Permintaannya Dikabulkan

Kompas.com - 18/09/2015, 15:18 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAs.com — Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) gagal bertemu Presiden Joko Widodo meski telah diundang ke Istana Kepresidenan, Jumat (18/9/2015) siang. Namun, para pengusaha wanita ini tidak patah arang dan tetap menyampaikan sejumlah tuntutannya dan berharap Presiden Jokowi mau mendengarkan suara mereka.

"Karena kami tidak bisa menyampaikannya langsung ke Presiden Jokowi, ya kami berupaya menyampaikan ini kepada media," ucap Ketua Umum Iwapi, Nita Yudi, di Istana Kepresidenan, Jumat (18/9/2015).

Dia menyebutkan, paket kebijakan yang dikeluarkan Presiden Jokowi dianggap masih bersifat makro. Nita berharap agar pemerintah mengeluarkan paket kebijakan selanjutnya yang bisa langsung berdampak ada sektor usaha kecil dan menengah yang menjadi sektor usaha para pengusaha Iwapi.

"Karena kita akan hadapi MEA, lalu ada perlambatan ekonomi, tentu perlu kebijakan yang lebih baik lagi untuk perempuan pengusaha. Soalnya bunga bank yang dirasakan masih tinggi meski KUR sudah turun dari 22 persen menjadi 12 persen dan dijanjikan akan turun lagi pada tahun 2016 menjadi 9 persen," ucap Nita.

Dia membandingkan bunga pinjaman terhadap pengusaha perempuan yang diterapkan di negara lain yang masih lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia. Misalnya, Thailand hanya 2,2 persen dan China sekitar 5,5 persen.

Menurut Nita, pemerintah perlu membantu para pengusaha perempuan ini karena terbukti usaha mereka tidak rentan terkena krisis. Bidang usaha UKM, sebut Nita, membuat para pengusaha perempuan ini menggunakan semua produk dalam negeri. "Jadi, tidak terpengaruh dengan dollar," ucap dia.

Selain itu, Nita juga menyoroti persoalan pajak yang dikenakan pemerintah kepada omzet. Iwapi ingin agar pajak dikenakan 1 persen dari profit. "Selain itu, pelayanan satu pintu yang jendelanya juga masih banyak terkait perizinan, ini juga disederhanakan. Kami perlu mengadu ke Presiden karena kami pelaku ekonomi yang memang ada di lapangan," ucap Nita.

Sejak berdiri selama 48 tahun, Iwapi sudah menaungi lebih dari 30.000 pengusaha wanita yang bergerak di berbagai bidang, mulai dari kuliner, fashion, hingga jasa konstruksi. Rencananya, Iwapi dijadwalkan akan kembali bertemu dengan Presiden Jokowi dalam waktu dekat sebagai ganti dari absennya Presiden dalam pertemuan kali ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com