Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sibuk, Sekjen DPR Tak Penuhi Panggilan MKD Terkait Polemik Donald Trump

Kompas.com - 16/09/2015, 16:11 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti tak memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk dimintai keterangannya mengenai dugaan pelanggaran kode etik pimpinan DPR yang menghadiri kampanye bakal calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

MKD menjadwalkan pemanggilan kepada Winantuningtyastiti pada Rabu siang ini. Namun, kepada MKD, Winantuningtyastiti beralasan mempunyai pekerjaan lain yang tak bisa ditinggalkan sehingga tidak bisa memenuhi panggilan itu.

"Sekjennya sibuk, supersibuk," kata Ketua MKD Surahman Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2015).

Kendati demikian, Surahman memaklumi ketidakhadiran Winantuningtyastiti. Namun, yang terpenting, dia sudah melaporkan terlebih dahulu ke MKD bahwa tak bisa hadir dan menjelaskan alasannya.

"Jadi, ya mungkin tidak hari ini. Ya besok-besok atau lusa, kan masih sampai hari Jumat," ujar Surahman yang juga ketua tim penyelidikan kasus Novanto-Trump ini.

Lagi pula, lanjut Surahman, tidak ada tenggat waktu sampai kapan proses penyelidikan pimpinan DPR-Trump ini bisa berjalan. Dia lebih memilih untuk menjalankan proses ini dengan tidak terburu-buru. "Kita ini serius, tetapi fleksibel," ucapnya.

Tak hadirnya Winantuningtyastiti dalam pemanggilan kali ini membuat MKD belum memanggil satu pun saksi. Selain Sekjen DPR, MKD juga akan memanggil sejumlah saksi, seperti Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR Nurhayati Ali Assegaf, bos MNC Group Hary Tanoesoedibjo yang diduga memfasilitasi pertemuan, hingga Ketua DPR Setya Novanto dan rombongan DPR yang hadir dalam kampanye Trump.

Tim penyelidikan sejauh ini sudah mengumpulkan bukti berupa video dan artikel berita kehadiran Novanto dan rombongan dalam kampanye Donald Trump hingga data perjalanan dinas delegasi DPR ke AS. Setelah semuanya selesai, tim penyelidik akan menentukan apakah tahap penyelidikan ini akan berlanjut ke persidangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com