Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LSI: Ada 3 Alasan Publik Tak Setuju PAN Gabung ke Pemerintah

Kompas.com - 08/09/2015, 16:28 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Berdasarkan survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI), setidaknya ada tiga alasan bagi sebagian publik yang tidak setuju jika Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung pemerintah. Salah satunya, PAN dianggap hanya mengejar kepentingan partai.

"Publik menilai sikap PAN bergabung ke pemerintah hanya murni untuk kepentingan politik sesaat," ujar peneliti LSI, Rully Akbar, seusai memaparkan hasil survei di Kantor LSI, Jakarta Timur, Selasa (8/9/2015).

Dalam data yang diperoleh LSI, sebanyak 30,10 persen responden sepakat dengan argumentasi itu. Publik meyakini perubahan dukungan politik PAN ini karena ada bargaining politik tertentu, misalnya karena keinginan untuk mendapatkan jatah kursi menteri atau kepentingan politik lainnya.

Alasan kedua, sebanyak 15,10 persen responden menilai PAN telah merusak tradisi oposisi. Publik sebenarnya lebih menginginkan PAN tetap di luar pemerintahan agar tercipta check and balances yang sehat.

Ketiga, sebanyak 14,90 persen responden menilai PAN telah mengkhianati Koalisi Merah Putih (KMP). Padahal, KMP dibentuk pasca-Pemilu Presiden 2014 oleh partai pendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. PAN sendiri adalah salah satu penggerak KMP karena Hatta saat itu masih menjabat sebagai Ketua Umum PAN.

LSI melakukan pengumpulan data penelitian pada 4-6 September 2015. Pengumpulan data menggunakan smartphone LSI, yang dilakukan terhadap 600 responden. Dalam penelitian ini, LSI menggunakan metode multistage random sampling dengan tingkat kesalahan mencapai lebih kurang 4 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Nasional
Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Nasional
Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

Nasional
PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com