Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Dorong DPR Gunakan Hak Bertanya atas Rotasi Budi Waseso

Kompas.com - 06/09/2015, 17:04 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat mempertanyakan alasan pemerintah mengganti Komisaris Jenderal Budi Waseso dari jabatan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Demokrat mendorong Dewan Perwakilan Rakyat untuk secara resmi menggunakan hak bertanya kepada pemerintah atas rotasi tersebut.

"Partai Demokrat paham bahwa parpol dan fraksi di DPR tidak berada dalam posisi menolak atau menyetujui pergantian panglima tinggi TNI dan Polri karena itu domain sepenuhnya TNI Polri. Sungguhpun demikian, DPR RI punya hak bertanya sesuai hak parlemen yang melekat," ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan dalam jumpa pers di kantor DPP Partai Demokrat, Minggu (6/9/2015).

Menurut Demokrat, saat ini adalah momen yang tepat bagi DPR untuk meminta penjelasan Presiden Joko Widodo dan Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti. Demokrat menginginkan ada penjelasan kepada publik atas rotasi jabatan terhadap Budi.

"Penjelasan kepada publik yang jujur dan benar atas hal-hal di atas akan membuat polemik dan pergunjingan tentang Kabareskrim bisa segera diakhiri," ucap Syarief.

Penggunaan hak bertanya ini, sebut Syarief, juga untuk memastikan bahwa pergantian posisi di tubuh Polri dilaksanakan sesuai dengan undang-undang dan sistem yang berlaku. Demokrat berharap pergantian itu bebas dari unsur politik dan motif-motif lain yang tidak sesuai dengan kedudukan Polri yang independen.

Setidaknya ada dua pertanyaan yang dimintakan Partai Demokrat untuk dijawab Kapolri dan Presiden Jokowi. Demokrat mempertanyakan alasan penggantian Budi Waseso dan mekanisme di internal Polri dalam melakukan rotasi perwira tinggi Polri tersebut.

"Secara konkret, Partai Demokrat berpendapat pertanyaan tadi dapat disampaikan DPR RI, khususnya komisi yang relevan, kepada Kapolri dalam forum terbuka dan sampaikan pernyataan tertulis kepada presiden sesuai dengan hak bertanya yang dimiliki pada DPR," kata Syarief.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com