Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Dorong DPR Gunakan Hak Bertanya atas Rotasi Budi Waseso

Kompas.com - 06/09/2015, 17:04 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat mempertanyakan alasan pemerintah mengganti Komisaris Jenderal Budi Waseso dari jabatan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Demokrat mendorong Dewan Perwakilan Rakyat untuk secara resmi menggunakan hak bertanya kepada pemerintah atas rotasi tersebut.

"Partai Demokrat paham bahwa parpol dan fraksi di DPR tidak berada dalam posisi menolak atau menyetujui pergantian panglima tinggi TNI dan Polri karena itu domain sepenuhnya TNI Polri. Sungguhpun demikian, DPR RI punya hak bertanya sesuai hak parlemen yang melekat," ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan dalam jumpa pers di kantor DPP Partai Demokrat, Minggu (6/9/2015).

Menurut Demokrat, saat ini adalah momen yang tepat bagi DPR untuk meminta penjelasan Presiden Joko Widodo dan Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti. Demokrat menginginkan ada penjelasan kepada publik atas rotasi jabatan terhadap Budi.

"Penjelasan kepada publik yang jujur dan benar atas hal-hal di atas akan membuat polemik dan pergunjingan tentang Kabareskrim bisa segera diakhiri," ucap Syarief.

Penggunaan hak bertanya ini, sebut Syarief, juga untuk memastikan bahwa pergantian posisi di tubuh Polri dilaksanakan sesuai dengan undang-undang dan sistem yang berlaku. Demokrat berharap pergantian itu bebas dari unsur politik dan motif-motif lain yang tidak sesuai dengan kedudukan Polri yang independen.

Setidaknya ada dua pertanyaan yang dimintakan Partai Demokrat untuk dijawab Kapolri dan Presiden Jokowi. Demokrat mempertanyakan alasan penggantian Budi Waseso dan mekanisme di internal Polri dalam melakukan rotasi perwira tinggi Polri tersebut.

"Secara konkret, Partai Demokrat berpendapat pertanyaan tadi dapat disampaikan DPR RI, khususnya komisi yang relevan, kepada Kapolri dalam forum terbuka dan sampaikan pernyataan tertulis kepada presiden sesuai dengan hak bertanya yang dimiliki pada DPR," kata Syarief.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

Nasional
Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan 'Autogate' Imigrasi Mulai Beroperasi

Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan "Autogate" Imigrasi Mulai Beroperasi

Nasional
Satgas Judi 'Online' Akan Pantau Pemain yang 'Top Up' di Minimarket

Satgas Judi "Online" Akan Pantau Pemain yang "Top Up" di Minimarket

Nasional
Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Nasional
Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Nasional
Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Nasional
Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Nasional
Tanggapi Survei Litbang 'Kompas', Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Tanggapi Survei Litbang "Kompas", Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Nasional
Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Nasional
Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Nasional
Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Nasional
Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Nasional
Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji 'Ilegal'

Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji "Ilegal"

Nasional
Merespons Survei Litbang 'Kompas', Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Merespons Survei Litbang "Kompas", Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com