Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diapresiasi, Saran SBY untuk Pemerintah adalah Tanda Perhatian

Kompas.com - 29/08/2015, 19:38 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Menteri Keuangan Arif Budimanta mengatakan, saran yang diberikan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhyono menunjukkan adanya perhatian dari mantan Presiden RI kelima itu terhadap persoalan ekonomi Tanah Air.

Ia mengaskan, saran itu akan menjadi masukan dalam rapat pembahasan perbaikan ekonomi nantinya. "Ini menunjukkan bahwa sebenarnya kita semua memiliki kesamaan untuk membangun optimisme perekonomian kita untuk menjadi lebih baik," kata Arif dalam diskusi bertajuk Paket Mujarab Anti Lesu di Jakarta, Sabtu (29/8/2015).

Sementara itu, Direktur Sustainable Development Indonesia Drajad Wibowo mengatakan, perlu adanya perhatian serius dari Pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi saat ini. Pemerintah perlu menyadari, bahwa pelambatan ekonomi merupakan persoalan serius.

Ia mengingatkan, jangan sampai pasar beranggapan Presiden Joko Widodo tak menganggap persoalan yang terjadi bukan persoalan penting. "Ketika Presiden menganggap tidak ada persoalan, maka pasar akan menganggap bahwa Presiden tidak akan melalukan apapun untuk memperbaiki keadaan," ujar dia.

Sebelumnya, SBY memberikan enam rekomendasi kepada Pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Pertama, SBY meminta Pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi agar tidak terus menurun. Ia mengaku khawatir jika penurunan pertumbuhan ekonomi sampai di bawah 4 persen karena dapat membawa dampak luar biasa untuk seluruh lapisan masyarakat.

Menurut SBY, jika pertumbuhan ekonomi sampai di bawah 4 persen, itu akan memicu PHK, peningkatan pengangguran, dan kemiskinan. "Pastikan rakyat bisa beli kebutuhan rumah tangga. Tidak salah bantu rakyat dengan kucurkan APBN. Kalau investasi sedang berhenti, bikin sesuatu agar investasi jalan kembali. Kalau dunia usaha lesu, kasih insentif. Pastikan ada stimulus, ada ekspansi," ujar SBY.

Kedua, SBY meminta Pemerintah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Ia berharap Pemerintah membuat terobosan untuk mengembalikan harga kebutuhan pokok dalam angka yang wajar dan memastikan stoknya tersedia.

Ketiga, SBY menyarankan Pemerintah memberi insentif kepada pelaku usaha. Usulan ini ia yakini mampu meringankan beban pengusaha swasta dan meminimalisasi terjadinya PHK secara masif.

Keempat, SBY berharap Pemerintah membuat terobosan untuk menjaga nilai tukar rupiah tidak tembus Rp 15.000 per dollar AS. SBY menilai penurunan nilai tukar rupiah akan memberikan dampak psikologis yang luar biasa jika melampaui batas kewajaran tersebut.

Lalu, kelima, SBY meminta Pemerintah dengan cermat menggunakan ruang fiskal. Nominal APBN harus dibuat dengan pas. "Saya kira Pemerintah sudah mengerti. Pastikan fiskal di tangan pemerintah, realistik, tepat sasaran, targetnya jelas. Jangan sampai tidak pas penerimaan dan pembelanjaan," ujar SBY.

Kemudian, yang keenam, SBY berharap Pemerintah dapat menjaga kepercayaan publik meski ekonomi sedang bergejolak. Ia mendorong agar Pemerintah terbuka, mengakui terjadinya masalah, menentukan solusi, dan bertindak nyata.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com