Jokowi: Kalau Kereta Cepat Pakai APBN, Mending Bangun Kereta di Papua

"Kereta cepat itu tidak memakan uang APBN, tapi dari investasi. Kalau itu uang APBN, Rp 60-70 triliun, ya saya pakai saja bikin kereta api di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Tapi ini dari investor, ya silakan, asalkan tidak menganggu anggaran APBN," ucap Jokowi kepada wartawan usai membagikan sembako di Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, Sabtu (29/8/2015).

Dalam proyek kereta cepat itu, dua negara yaitu Jepang dan Tiongkok kini tengah bertarung sengit untuk meraih hati Pemerintah. Mereka sudah mengajukan proposal yang disertai dengan feasibility studies.

Pemerintah awalnya menargetkan akhir Agustus ini akan mengumumkan siapa yang akan dipilih menggarap proyek bernilai triliunan rupiah itu. Saat ditanyakan soal tenggat waktu yang semakin sempit itu, Jokowi mengaku belum membuat keputusan apa pun. Dia berdalih, Pemerintah masih menunggu hasil kajian dari konsultan independen, Boston Consulting Group (BCG).

Jokowi juga sudah menemui utusan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe serta Presiden Tiongkok Xi Jinping terkait proposal yang diajukan itu. Namun, Jepang yang sudah terlebih dulu membuat feasibility studies kembali menyerahkan proposal terbaru pada 26 Agustus lalu.

Aksi Jepang ini membuat pihak Tiongkok kecewa dan meminta Pemerintah Indonesia tetap berpegang pada proposal pertama yang diberikan masing-masing pihak. Atas kekecewaan Tiongkok itu, Jokowi tak mau berkomentar banyak.

"Itu urusannya konsultan independen, tim penilai. Kalau sudah masuk ke saya baru," ucap dia.

Dia berjanji akan langsung membuat keputusan begitu hasil kajian dari tim independen sudah di tangannya. Untuk saat ini, Jokowi mengaku tak mengetahui proses yang ada di konsultan itu.

"Saya nggak ngerti. Saya enggak tahu aturan mainnya ada di konsultan independen dan tim penilai," imbuh Jokowi.