Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Beri Saran ke Pemerintahan Jokowi Terkait Kondisi Ekonomi

Kompas.com - 27/08/2015, 23:15 WIB
Indra Akuntono

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com — Presiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono memberikan respons terkait gejolak ekonomi global yang berdampak terhadap Indonesia. Respons tersebut berupa usulan dan masukan untuk pemerintahan Presiden Joko Widodo berdasarkan pengalamannya memimpin Indonesia selama 10 tahun.

"Kalau saya lihat, apa sih yang dirasakan rakyat, kemunduran ekonomi, baik karena faktor internal dan eksternal. Menurut saya, ada sejumlah sasaran yang harus dicapai pemerintah didukung dunia usaha, semua kepala daerah, dan kita semua," kata SBY di Cikeas, Bogor, Kamis (27/8/2015) malam.

Pertama, SBY meminta pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi agar tidak terus menurun. Ia khawatir jika penurunan pertumbuhan ekonomi sampai di bawah 4 persen karena dapat membawa dampak luar biasa untuk seluruh lapisan masyarakat. Menurut SBY, jika pertumbuhan ekonomi sampai di bawah 4 persen, itu akan memicu PHK, peningkatan pengangguran, dan kemiskinan.

"Pastikan rakyat bisa beli kebutuhan rumah tangga. Tidak salah bantu rakyat dengan kucurkan APBN. Kalau investasi sedang berhenti, bikin sesuatu agar investasi jalan kembali. Kalau dunia usaha lesu, kasih insentif. Pastikan ada stimulus, ada ekspansi," ujarnya.

Kedua, SBY meminta pemerintah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Ia berharap pemerintah membuat terobosan untuk mengembalikan harga kebutuhan pokok dalam angka yang wajar dan memastikan stoknya tersedia.

Ketiga, SBY menyarankan pemerintah memberi insentif kepada pelaku usaha. Usulan ini ia yakini mampu meringankan beban pengusaha swasta dan meminimalisasi terjadinya PHK secara masif.

Keempat, SBY berharap pemerintah membuat terobosan untuk menjaga nilai tukar rupiah tidak tembus Rp 15.000 per dollar AS. Ketua Umum Partai Demokrat itu menilai penurunan nilai tukar rupiah akan memberikan dampak psikologis yang luar biasa jika melampaui batas kewajaran tersebut.

Lalu, kelima, SBY meminta pemerintah dengan cermat menggunakan ruang fiskal. Nominal APBN harus dibuat dengan pas. "Saya kira pemerintah sudah mengerti. Pastikan fiskal di tangan pemerintah, realistik, tepat sasaran, targetnya jelas. Jangan sampai tidak pas penerimaan dan pembelanjaan," ujarnya.

Kemudian, yang keenam, SBY berharap pemerintah dapat menjaga kepercayaan publik meski ekonomi sedang bergejolak. Ia mendorong agar pemerintah terbuka, mengakui terjadinya masalah, menentukan solusi, dan bertindak nyata.

"Meski berat, kita semua tahu ini karena pengaruh global. Saya tidak menyalahkan pemerintah, Presiden, yang penting tenangkan rakyat. Pemerintah punya solusi, punya kebijakan, dan jalankan," kata SBY.

Ia juga mengakui bahwa masalah ekonomi juga pernah terjadi pada era kepemimpinannya. Oleh karena itu, ia menolak menyalahkan pemerintah saat ini terhadap gejolak ekonomi yang terjadi.

SBY yakin Presiden Jokowi mampu mengambil kebijakan tepat karena didampingi oleh figur-figur yang kompeten dalam bidang ekonomi, seperti Wapres Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menko Maritim Rizal Ramli, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Gubernur BI Agus Martowardojo, dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Saya menggarisbawahi enam hal ini. Saya tahu pemerintah mengetahui banyak hal, tetapi barangkali pengalaman saya bisa bermanfaat," kata SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com