Ketua F-Gerindra Tak Persoalkan jika 7 Proyek DPR Ditunda

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Gerindra DPR RI menilai pimpinan DPR perlu memikirkan ulang rencana pembangunan tujuh proyek DPR yang akan menghabiskan dana Rp 2,7 triliun. Penundaan itu perlu karena kondisi ekonomi Indonesia saat ini sedang melemah.

"Patut dipikirkan kemungkinan-kemungkinan lain. Bagi Gerindra, andaikan sementara ini pembangunan ditangguhkan tidak masalah," kata Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2015).

Muzani mengakui bahwa kondisi Gedung DPR saat ini memang sudah tidak layak untuk ruang kerja anggota dewan. Revitalisasi gedung menjadi suatu kebutuhan yang tak terhindarkan. Namun, DPR juga harus memperhatikan kondisi keuangan negara.

"Kita laksanakan tugas dengan fasilitas yang sekarang dimiliki," ucapnya.

Jika tetap dilaksanakan, Muzani khawatir nantinya pembangunan tujuh proyek ini akan berdampak besar bagi kondisi ekonomi Indonesia. Kondisi ekonomi yang saat ini sudah tidak stabil, justru akan semakin terpuruk.

"Kondisi keuangan negara akan sempoyongan. Di satu sisi ini kebutuhan dan satu sisi akan menimbulkan cost yang besar," ucapnya.

Tujuh proyek yang akan dibangun DPR itu meliputi ruang kerja anggota, alun-alun demokrasi, museum dan perpustakaan, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR. Anggaran untuk proyek tersebut mencapai Rp 2,7 triliun, yang akan dibiayai secara multiyears atau tahun jamak. (Baca: Ketua Banggar: 7 Proyek DPR Butuh Anggaran Rp 2,7 Triliun)

Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengisyaratkan bahwa pembangunan ketujuh proyek yang digagas Tim Implementasi Reformasi itu memberatkan anggaran. "Gedung DPR kegedean masuk buku APBN," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Selasa (25/8/2015). (Baca: Apa Kata Menteri Keuangan soal Rencana Pembangunan 7 Proyek DPR?)