"Menteri Beda Pendapat dan Gebrak Meja Boleh, asal dalam Sidang Kabinet"

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bakti, menyayangkan sikap Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli yang mengutarakan kritik dan sikap beda pendapat dengan kebijakan pemerintah di hadapan publik. Sikap Rizal Ramli tersebut dikhawatirkan memberi citra buruk Kabinet Kerja di mata publik.

"Menteri beda pendapat dan menyampaikan kritik kalau di sidang kabinet, sambil gebrak meja, boleh-boleh saja. Akan tetapi, jangan sampai itu jadi konsumsi publik," ujar Ikrar kepada Kompas.com, Selasa (18/8/2015) malam.

Menurut Ikrar, pernyataan seorang menteri yang bertentangan dengan menteri lainnya di muka umum akan menimbulkan kegelisahan publik. Secara tidak langsung, sikap Rizal Ramli dapat menandakan bahwa tidak ada kekompakan kerja di antara tiap-tiap anggota kabinet.

Ikrar juga mengkritik sikap Rizal Ramli yang secara terbuka menyatakan perbedaan pendapat dengan Jusuf Kalla. Menurut dia, sikap Rizal Ramli tidak pantas terkait dengan posisinya sebagai menteri di dalam pemerintahan. 

"Di Amerika dan Australia saja, yang menjunjung demokrasi, tidak ada menteri yang menjelek-jelekkan kebijakan pemerintah, apalagi terhadap pemimpin negara. Semua yang ada di dalam pemerintahan seharusnya menghormati kebijakan kabinet," kata Ikrar.

Menurut Ikrar, Rizal Ramli sebaiknya fokus pada bidang kemaritiman yang menjadi tanggung jawabnya saat ini. Berbagai hal yang menyangkut kebijakan pemerintah seharusnya dibicarakan dalam forum sidang kabinet yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Diharapkan, kekompakan kerja antar-kementerian dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK.

Sebelumnya, Rizal Ramli menyebut kebijakan pemerintah untuk melaksanakan proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt tidak masuk akal. Ia bahkan tidak memedulikan teguran dan kritik yang disampaikan oleh Jusuf Kalla terkait pernyataannya. Kali ini, Rizal malah mengajak Kalla untuk berdebat secara terbuka. (Baca: Rizal Ramli Tantang Wapres JK Diskusi Terbuka Bahas Kritikan Dirinya)

Selain itu, mantan Menteri Koordinator Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu juga mengkritik kebijakan PT Garuda Indonesia Tbk dalam rencana pembelian 30 Airbus A350.

Pernyataan Rizal ini kemudian direspons Menteri BUMN Rini Soemarno. Rini mengisyaratkan tidak boleh ada pihak yang mencampuri urusan bisnis PT Garuda Indonesia Tbk, selain menko perekonomian, dengan posisi bahwa Kementerian Keuangan bertindak selaku pemegang saham perusahaan milik negara, dan Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham. (Baca: Menteri Rini Larang Pihak Lain Intervensi Garuda, Termasuk Menko Kemaritiman)