Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Menteri Beda Pendapat dan Gebrak Meja Boleh, asal dalam Sidang Kabinet"

Kompas.com - 19/08/2015, 07:16 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bakti, menyayangkan sikap Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli yang mengutarakan kritik dan sikap beda pendapat dengan kebijakan pemerintah di hadapan publik. Sikap Rizal Ramli tersebut dikhawatirkan memberi citra buruk Kabinet Kerja di mata publik.

"Menteri beda pendapat dan menyampaikan kritik kalau di sidang kabinet, sambil gebrak meja, boleh-boleh saja. Akan tetapi, jangan sampai itu jadi konsumsi publik," ujar Ikrar kepada Kompas.com, Selasa (18/8/2015) malam.

Menurut Ikrar, pernyataan seorang menteri yang bertentangan dengan menteri lainnya di muka umum akan menimbulkan kegelisahan publik. Secara tidak langsung, sikap Rizal Ramli dapat menandakan bahwa tidak ada kekompakan kerja di antara tiap-tiap anggota kabinet.

Ikrar juga mengkritik sikap Rizal Ramli yang secara terbuka menyatakan perbedaan pendapat dengan Jusuf Kalla. Menurut dia, sikap Rizal Ramli tidak pantas terkait dengan posisinya sebagai menteri di dalam pemerintahan. 

"Di Amerika dan Australia saja, yang menjunjung demokrasi, tidak ada menteri yang menjelek-jelekkan kebijakan pemerintah, apalagi terhadap pemimpin negara. Semua yang ada di dalam pemerintahan seharusnya menghormati kebijakan kabinet," kata Ikrar.

Menurut Ikrar, Rizal Ramli sebaiknya fokus pada bidang kemaritiman yang menjadi tanggung jawabnya saat ini. Berbagai hal yang menyangkut kebijakan pemerintah seharusnya dibicarakan dalam forum sidang kabinet yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Diharapkan, kekompakan kerja antar-kementerian dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK.

Sebelumnya, Rizal Ramli menyebut kebijakan pemerintah untuk melaksanakan proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt tidak masuk akal. Ia bahkan tidak memedulikan teguran dan kritik yang disampaikan oleh Jusuf Kalla terkait pernyataannya. Kali ini, Rizal malah mengajak Kalla untuk berdebat secara terbuka. (Baca: Rizal Ramli Tantang Wapres JK Diskusi Terbuka Bahas Kritikan Dirinya)

Selain itu, mantan Menteri Koordinator Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu juga mengkritik kebijakan PT Garuda Indonesia Tbk dalam rencana pembelian 30 Airbus A350.

Pernyataan Rizal ini kemudian direspons Menteri BUMN Rini Soemarno. Rini mengisyaratkan tidak boleh ada pihak yang mencampuri urusan bisnis PT Garuda Indonesia Tbk, selain menko perekonomian, dengan posisi bahwa Kementerian Keuangan bertindak selaku pemegang saham perusahaan milik negara, dan Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham. (Baca: Menteri Rini Larang Pihak Lain Intervensi Garuda, Termasuk Menko Kemaritiman)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com