Presiden Copot Tiga Menko, Kalla Berharap Koordinasi Bisa Lebih Baik

"Ya tugas-tugasnya harus baik, harus koordinasi lebih baik, harus ada fokusnya, harus langkah-langkahnya jelas," kata Kalla, di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (12/8/2015).

Saat ditanya alasan Presiden lebih memilih mencopot Menko dibandingkan dengan menteri-menteri teknis, Kalla enggan mengungkapkannya kepada media. Ia mengatakan, pertanyaan semacam itu terlalu berkaitan dengan hal teknis.

"Itu kan teknis sekali, masak disampaikan ke kalian?" sambung dia.

Ada pun, tiga Menko yang dicopot adalah Sofyan Djalil, Indroyono Soesilo, dan Tedjo Edhy. Posisi Sofyan sebagai Menko Bidang Perekonomian digantikan Darmin Nasution. Namun,  Sofyan masih mendapatkan tempat di kabinet, yakni menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas menggantikan Andrinof Chaniago.

Sementara itu, posisi Indroyono sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman digantikan Rizal Ramli.

Kemudian, posisi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan kini dijabat Luhut Panjaitan yang menggantikan Tedjo Edhy. Selain Menko, Presiden mencopot Rachmat Gobel dari posisi Menteri Perdagangan, lalu menunjuk Thomas Lembong sebagai gantinya.

Jokowi juga menunjuk politikus PDI-Perjuangan Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet menggantikan Andi Widjajanto.

Kritik

Terkait perombakan kabinet ini, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyampaikan kritiknya. Ia menilai, akan lebih tepat jika Jokowi mengganti menteri yang bersentuhan langsung dengan teknis lapangan alias menteri teknis dibandingkan dengan mengganti menteri koordinator.

Fadli mencontohkan, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan yang beberapa kebijakannya banyak menghambat pelaku usaha. Contoh lain, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang menaikkan pajak dan menyulitkan subyek pajak tanpa berhasil untuk memperluas subyek pajak itu sendiri.

Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, menurut dia, juga layak diganti karena telah membuat kekisruhan sepak bola. Kemudian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said dianggapnya mempersulit rakyat dengan menaikkan harga bahan bakar minyak.