Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Presiden Perlu Kabinet yang Menterinya Dipercaya Publik"

Kompas.com - 05/08/2015, 16:48 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarta Danusubrata memahami keinginan masyarakat dan kelompok relawan Presiden Joko Widodo agar Presiden melakukan perombakan kabinet atau reshuffle, khususnya tim ekonomi. Sidarta memahami adanya pelambatan, terutama di bidang ekonomi. Situasi ini dinilainya tidak baik jika didiamkan lebih lama lagi.

"Kita bisa mengerti bahwa ada pelambatan, terutama di bidang ekonomi. Dalam situasi ekonomi global yang tidak baik, pelambatan bukan hanya terjadi sekarang, tetapi sudah mulai 2012, jadi memang dibutuhkan sosok-sosok yang mempu me-rebound kembali," kata Sidarta di Kantor Wantimpres, Rabu (5/8/2015).

Hari ini, Sidarta dan Ketua Wantimpres Sri Adiningsih menerima kedatangan kelompok relawan Jokowi yang tergabung dalam Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi. Menurut Sidarta, masukan dari Seknas yang mendorong reshuffle kabinet akan ditampung Wantimpres, untuk kemudian disampaikan kepada Presiden.

Sidarta sepakat tim ekonomi Kabinet Kerja memerlukan tokoh yang bisa memperbaiki perekonomian dalam negeri. Dalam kondisi seperti ini, kata dia, pemerintah memerlukan kepercayaan masyarakat.

"Bahwa pemerintahan ini dalam ekonomi kayak begini, pemerintah butuh public trust (kepercayaan publik), yang dipercaya publik dan market (pasar). Artinya apa, menteri-menterinya harus sudah selesai dengan diri dan keluarganya," tutur dia.

Berdasarkan hasil survei yang diamati Wantimpres, masyarakat tampaknya hanya percaya kepada Jokowi sebagai Presiden. Namun, kepercayaan terhadap kabinet Jokowi masih belum sepenuhnya.

Meskipun demikian, Sidarta mengembalikan kepada Jokowi untuk mengambil kebijakan yang tepat terkait perbaikan kinerja kabinet ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com