Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemberian Soekarno Award kepada Kim Jong Un Keinginan Pribadi Rachmawati

Kompas.com - 31/07/2015, 16:15 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Rachmawati Soekarnoputri menegaskan, dia memiliki hak prerogatif sepenuhnya untuk memberikan penghargaan Soekarno Award kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong Un. Menurut Rachmawati, keputusan tersebut dia ambil sendiri tanpa melakukan rapat ataupun konsultasi terlebih dahulu dengan pimpinan Yayasan Pendidikan Soekarno lainnya.

"Saya sebagai pendiri yang ambil keputusan," kata Rachmawati saat dihubungi Kompas.com, Jumat (31/7/2015).

Rachmawati mengatakan, keinginan untuk memberikan Soekarno Award ini muncul saat dia menerima Duta Besar Korea Utara Ri Jong Ryul di kediamannya, Kamis (30/7/2015) kemarin. Ri Jong Ryul pun menyambut positif rencana tersebut.

"Tapi, nanti saya akan tetap bicarakan secara kolektif dengan Yayasan Pendidikan Soekarno, Universitas Bung Karno, dan tokoh yang lain," ujarnya.

Meski demikian, pembicaraan tersebut tidak akan memengaruhi keputusan Rachmawati untuk memberikan penghargaan kepada Kim Jong Un. Meski nantinya ada tokoh yang menolak penghargaan ini, Rachmawati tetap tak akan mengubah keputusannya.

"Ini hak prerogatif saya," ucapnya. (Baca: Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un Akan Diberi Soekarno Award

Putri ketiga Soekarno ini belum bisa memastikan bagaimana nantinya penghargaan ini akan diserahkan. Rachmawati mengaku pihaknya akan segera berkirim surat dengan perwakilan Korea Utara untuk membahas teknis penyerahan penghargaan.

"Kapan kiranya penghargaan itu akan diserahkan. Apakah kami yang ke sana atau perwakilan Korea Utara yang ke sini, nanti akan dibicarakan," ucapnya. (Baca: Rachmawati Anggap Kim Jong Un Bukan Diktator)

Yayasan Pendidikan Soekarno sebelumnya juga pernah memberikan penghargaan tersebut kepada Kim Il Sung pada 2001. Kim Il Sung dianggap sebagai tokoh perdamaian dan kemerdekaan.

"Jadi, kami akan mengulangi, memberikan Soekarno Award kepada Kim Jong Un karena kegigihannya melawan nekolim (neokolonialisme)," tuturnya.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesoris Mobil

Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesoris Mobil

Nasional
PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

Nasional
SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Nasional
Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Nasional
Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Nasional
[POPULER NASIONAL] 'Curhat' Agus Rahardjo saat Pimpin KPK | Banjir Bandang di Sumbar Tewaskan Lebih dari 40 Orang

[POPULER NASIONAL] "Curhat" Agus Rahardjo saat Pimpin KPK | Banjir Bandang di Sumbar Tewaskan Lebih dari 40 Orang

Nasional
Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Nasional
KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

Nasional
Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Nasional
Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Nasional
BNPB: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

BNPB: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

Nasional
Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com