Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Agama Berharap Ada Pihak Berwenang untuk Tetapkan 1 Syawal

Kompas.com - 07/07/2015, 07:06 WIB

SOLO, KOMPAS.com — Ramadhan sudah mendekati masa akhir. Pemerintah bersiap untuk melaksanakan sidang penetapan atau isbat awal Syawal 1436 H. Untuk kebersamaan, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berharap ada pihak tertentu yang diberi kewenangan untuk melakukan penetapan ini, dan ketetapannya bisa diikuti oleh semua pihak.

“Harapan pemerintah, ada satu pihak yang diberikan kewenangan untuk isbat ini,” kata Lukman, saat memberikan sambutan pada Halaqah Pimpinan Pondok Pesantren tentang “Upaya Penyatuan Kalender Hijriah” sekaligus Peresmian Observatorium Pondok Pesantren Assalam, Solo, Senin (6/7/2015).

Hadir dalam kesempatan ini para pimpinan pondok pesantren dari beberapa wilayah di Indonesia. Ikut mendampingi Menag yaitu Staf Khusus Menteri Agama Hadi Rahman, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Mohsen Assegaf, Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Muchtar Ali, Direktur Pendidikan Tinggi Islam Amsal Bachtiar, Kakanwil Kemenag Jawa Tengah Ahmadi, Kakanwil Kemenag DI Yogyakarta Nizar, dan Kabag TU Pimpinan (Sesmen) Khoirul Huda Basyir.

Menurut Menag, kalau penetapan awal bulan Hijriah diserahkan kepada masing-masing masyarakat, akan berpotensi menimbulkan perbedaan yang pada konteks tertentu implikasinya tidak sederhana dalam tatanan kehidupan bernegara. Karena itu, lanjut dia, diperlukan sebuah institusi, pranata, atau lembaga, tidak masalah apakah lembaga pemerintah atau bukan. 

“Kalau bukan pemerintah, apakah MUI misalnya. Tapi, ketika kita sudah menetapkan, maka semua kita harapannya sepakat dengan ketetapan itu,” kata Lukman.

Lukman mengakui, pada 2004, MUI telah mengeluarkan fatwa yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan isbat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga selalu  berkonsultasi dengan MUI dan ormas-ormas Islam. 

“Hanya kan persoalannya kemudian sebagaimana kita sama-sama tahu, tidak sederhana. Perlu ada peneguhan dan penegasan kembali bagaimana kita menghadapi persoalan ini,” kata Menag.

Sebelumnya, hal yang sama ditegaskan oleh Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Thomas Djamaluddin. Menurut dia, untuk menyikapi potensi munculnya perbedaan dalam penentuan awal bulan Hijriah dan dalam rangka mewujudkan cita-cita untuk memiliki kalender Islam tunggal yang mapan, harus ada otoritas tunggal, ada kriteria yang disepakati, dan ada batas wilayah.

“Batas wilayah sudah disepakati, kriteria masih dalam proses penyatuan. Otoritas, belum, masing-masing ormas masih menjadikan otoritasnya adalah pimpinan ormas,” kata Djamaluddin seperti dikutip kemenag.go.id, Jumat lalu.

Untuk menjadikan sistem kalender Islam ini menjadi kalender yang mapan dan memberi kepastian, yang paling utama untuk disepakati adalah otoritas tunggal.

“Dalam hal ini otoritas tunggal adalah pemerintah. Kalau ini disepakati maka saat sidang isbat ketika terjadi perbedaan, maka keputusan pemerintah yang akan diambil. Ada otoritas tunggal itu ingin menyelesaikan ketika ada perbedaan seperti potensi ini dan juga saat Idul Adha,” ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Inklusivitas Gender Jadi Pembahasan Pansel Capim KPK

Inklusivitas Gender Jadi Pembahasan Pansel Capim KPK

Nasional
Putus Internet ke Kamboja dan Filipina, Menkominfo: Upaya Berantas Judi 'Online'

Putus Internet ke Kamboja dan Filipina, Menkominfo: Upaya Berantas Judi "Online"

Nasional
Pemerintah Putus Akses Internet Judi 'Online' Kamboja dan Filipina

Pemerintah Putus Akses Internet Judi "Online" Kamboja dan Filipina

Nasional
Upaya Berantas Judi 'Online' dari Mekong Raya yang Jerat 2,3 Juta Penduduk Indonesia...

Upaya Berantas Judi "Online" dari Mekong Raya yang Jerat 2,3 Juta Penduduk Indonesia...

Nasional
Keamanan Siber di Pusat Data Nasional: Pelajaran dari Gangguan Terbaru

Keamanan Siber di Pusat Data Nasional: Pelajaran dari Gangguan Terbaru

Nasional
Tanggal 26 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Letjen Suryo Prabowo Luncurkan Buku 'Mengantar Provinsi Timor Timur Merdeka Menjadi Timor Leste'

Letjen Suryo Prabowo Luncurkan Buku "Mengantar Provinsi Timor Timur Merdeka Menjadi Timor Leste"

Nasional
Resmikan Destinasi Wisata Aglaonema Park di Sleman, Gus Halim: Ini Pertama di Indonesia

Resmikan Destinasi Wisata Aglaonema Park di Sleman, Gus Halim: Ini Pertama di Indonesia

Nasional
Drag Fest 2024 , Intip Performa Pertamax Turbo untuk Olahraga Otomotif

Drag Fest 2024 , Intip Performa Pertamax Turbo untuk Olahraga Otomotif

Nasional
2.000-an Nadhliyin Hadiri Silaturahmi NU Sedunia di Mekkah

2.000-an Nadhliyin Hadiri Silaturahmi NU Sedunia di Mekkah

Nasional
TNI AD: Prajurit Gelapkan Uang untuk Judi 'Online' Bisa Dipecat

TNI AD: Prajurit Gelapkan Uang untuk Judi "Online" Bisa Dipecat

Nasional
Airlangga Yakin Jokowi Punya Pengaruh dalam Pilkada meski Sebut Kearifan Lokal sebagai Kunci

Airlangga Yakin Jokowi Punya Pengaruh dalam Pilkada meski Sebut Kearifan Lokal sebagai Kunci

Nasional
TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

Nasional
Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan 'Autogate' Imigrasi Mulai Beroperasi

Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan "Autogate" Imigrasi Mulai Beroperasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com