Kalla Persilakan Perwira Polri dan TNI Daftar Capim KPK Selama Memenuhi Syarat

"Ya sejak dulu kan begitu. KPK itu yang pertama kan polisi, kedua jaksa, ya kan person, tidak bisa dibilang dari mana asalnya. Selama dia mampu dan memenuhi syarat, ya silakan saja, bagus, kalau memenuhi syarat," kata Kalla, di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (18/6/2015).

Ia juga yakin proses seleksi capim KPK oleh Panitia Seleksi Capim KPK berjalan secara terbuka dan transparan. Hingga saat ini, sebanyak tiga orang dengan latar belakang perwira Polri siap mendaftarkan diri menjadi calon pimpinan KPK. Mereka adalah Irjen Yotje Mende, Irjen Syahrul Mamma, dan Irjen (Purn) Benny Mamoto.

Selain itu, lima orang yang berasal dari Kejaksaan Agung dikabarkan telah dipersiapkan untuk mengikuti seleksi calon pimpinan KPK. Panglima TNI Jenderal Moeldoko juga telah merekomendasikan seorang purnawirawan jenderal TNI untuk mengikuti seleksi calon pimpinan KPK.

Koordinator Bidang Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mengingatkan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) untuk memastikan peserta seleksi mewakili individu, bukan mewakili suatu lembaga.

Menurut Emerson, seleksi calon pimpinan KPK di tengah konflik antara Polri dan KPK sebenarnya memberikan situasi yang tidak menguntungkan bagi KPK. Latar belakang calon pimpinan asal TNI atau Polri bisa saja memberi dampak positif atau justru sebaliknya bagi KPK ke depannya.

Emerson berpendapat bahwa saat Pansel KPK menanggung tugas berat memastikan peserta seleksi benar-benar memiliki visi dan misi yang sesuai dengan pemberantasan korupsi. Pansel KPK harus memastikan peserta seleksi dari TNI dan Polri tidak membawa kepentingan dan misi tertentu, misalnya untuk membatasi ruang gerak KPK dalam menyelidiki kasus korupsi di lembaga penegak hukum lain.