Kompas.com - 08/06/2015, 08:10 WIB
Sri Mulyani saat masih menjabat Menteri Keuangan, seusai menghadiri rapat pimpinan di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (21/5/2010).  KOMPAS IMAGES/ KRISTIANTO PURNOMO Sri Mulyani saat masih menjabat Menteri Keuangan, seusai menghadiri rapat pimpinan di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (21/5/2010).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com
- Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Polri menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, pada hari ini, Senin (8/6/2015), pukul 09.00 WIB. Sri Mulyani diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi melalui penjualan kondensat yang melibatkan PT PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (PT TPPI), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas atau yang dahulu bernama BP Migas) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Ya betul, hari ini ada jadwal pemeriksaan Sri Mulyani," ujar Direktur Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Victor Edison Simanjuntak ketika dihubungi Kompas.com, Senin pagi. 

Victor mengatakan, ada permintaan dari pihak Sri agar pemeriksaan tidak dilaksanakan di Gedung Bareskrim, Kompleks Mabes Polri, tetapi di Gedung Kementerian Keuangan. Hingga pagi ini, penyidik belum memutuskan akan memenuhi permintaan itu atau tidak.

"Kami tetap maunya di Bareskrim. Kalau sampai nanti ada perkembangan, ya kita akan lihat dulu," ujar Victor.

Keterangan Sri Mulyani dibutuhkan terkait surat persetujuan tata cara pembayaran kondensat yang dikelola BP Migas untuk diolah oleh PT TPPI.

"Di media, kuasa hukum Kemenkeu itu boleh bilang bahwa Beliau (Sri) hanya menyetujui cara bayarnya saja bukan berarti menyetujui penunjukan langsung (PT TPPI). Persoalannya di surat itu sudah tertera nama PT TPPI," ujar Victor.

Bersamaan dengan pemeriksaan Sri, penyidik juga memeriksa empat orang saksi. Keempat orang itu yakni pejabat keuangan dari PT TPPI dan BP Migas. Pemeriksaan terhadap empat saksi itu merupakan pemeriksaan lanjutan.

Saat ini, Bareskrim tengah mengusut dugaan korupsi penjualan kondensat yang diduga melibatkan PT TPPI, SKK Migas, dan Kementerian ESDM. Dalam proses penjualan kondensat ini, Polri menilai ada pelanggaran pidana. Pertama, penunjukan langsung PT TPPI oleh SKK Migas untuk menjual kondensat. Kedua, PT TPPI diduga telah melanggar kebijakan wakil presiden untuk menjual kondensat ke Pertamina. Akan tetapi, PT TPPI menjualnya ke perusahaan lain.

Penyidik juga menemukan kontrak kerja sama SKK Migas dengan PT TPPI ditandatangani Maret 2009, namun PT TPPI sudah menerima kondensat dari BP Migas sejak Januari 2009 untuk dijual. Selain itu, PT TPPI juga diduga tidak menyerahkan hasil penjualan kondensat ke kas negara.

Penyidik telah mengantongi kalkulasi dari Badan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait kerugian negara akibat dugaan korupsi itu, yakni mencapai 139 juta dollar AS. Dalam hal ini, Polri berkoordinasi dengan PPATK untuk menelusuri aliran dana itu.

Hingga saat ini penyidik sudah memeriksa 30 saksi, baik dari pihak SKK Migas, PT TPPI dan Kementerian ESDM. Pada kasus ini, penyidik telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni DH, RP dan HW. Dari ketiga itu, hanya HW yang belum diperiksa karena mengaku sakit di Singapura.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Vaksin Nusantara, BPOM: Harus Ada Perbaikan Dulu Sebelum Lanjut Uji Klinik Fase II

Soal Vaksin Nusantara, BPOM: Harus Ada Perbaikan Dulu Sebelum Lanjut Uji Klinik Fase II

Nasional
Nadiem Bakal Ajukan Revisi PP, Tegaskan Pancasila dan Bahasa Indonesia Wajib di Kurikulum

Nadiem Bakal Ajukan Revisi PP, Tegaskan Pancasila dan Bahasa Indonesia Wajib di Kurikulum

Nasional
Hanya Kenakan 1 Pasal, KPK Dinilai Tak Serius Mendakwa Edhy Prabowo

Hanya Kenakan 1 Pasal, KPK Dinilai Tak Serius Mendakwa Edhy Prabowo

Nasional
HUT ke-69 Kopassus, Luhut: Jangan Pernah Khianati Janji Komando

HUT ke-69 Kopassus, Luhut: Jangan Pernah Khianati Janji Komando

Nasional
KNKT Kantongi Rekaman Pembicaraan Kokpit Sriwijaya Air SJ 182, Apa Saja yang Didapat?

KNKT Kantongi Rekaman Pembicaraan Kokpit Sriwijaya Air SJ 182, Apa Saja yang Didapat?

Nasional
 Usai Putusan MK, KPU Gelar Rapat Bahas Pemungutan Suara Ulang di Sabu Raijua

Usai Putusan MK, KPU Gelar Rapat Bahas Pemungutan Suara Ulang di Sabu Raijua

Nasional
HUT Kopassus ke-69, Wapres: Tingkatan Profesionalitas dan Integritas

HUT Kopassus ke-69, Wapres: Tingkatan Profesionalitas dan Integritas

Nasional
KPU: Pemungutan Suara Ulang Dilaksanakan di Seluruh Kabupaten Sabu Raijua

KPU: Pemungutan Suara Ulang Dilaksanakan di Seluruh Kabupaten Sabu Raijua

Nasional
Panglima TNI Minta Kopassus Kembangkan Inovasi di HUT ke-69

Panglima TNI Minta Kopassus Kembangkan Inovasi di HUT ke-69

Nasional
Zulkifli Hasan: Rakyat Masih Terbelah meski Elite Cepat Bersatu

Zulkifli Hasan: Rakyat Masih Terbelah meski Elite Cepat Bersatu

Nasional
PAN Nilai Wacana Koalisi Partai Islam Perkuat Politik Aliran, Harus Dihindari

PAN Nilai Wacana Koalisi Partai Islam Perkuat Politik Aliran, Harus Dihindari

Nasional
 KPU Akan Koordinasi dengan KPU NTT Bahas Persiapan PSU di Sabu Raijua

KPU Akan Koordinasi dengan KPU NTT Bahas Persiapan PSU di Sabu Raijua

Nasional
Menteri PPPA Apresiasi Sekolah Perempuan di Lombok Utara yang Dikelola Penyintas Bencana

Menteri PPPA Apresiasi Sekolah Perempuan di Lombok Utara yang Dikelola Penyintas Bencana

Nasional
Klaim Kasus Aktif Covid-19 Indonesia Sangat Baik, Doni Monardo: Kasus dan Kematian Global Naik

Klaim Kasus Aktif Covid-19 Indonesia Sangat Baik, Doni Monardo: Kasus dan Kematian Global Naik

Nasional
Menko PMK Minta Mahasiswa Bantu Edukasi Warga Patuhi Larangan Mudik

Menko PMK Minta Mahasiswa Bantu Edukasi Warga Patuhi Larangan Mudik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X