Menkumham Tak Masalah Dinilai Paling Sering Diberitakan Negatif

Yasonna mengklaim telah melakukan hal yang terbaik, termasuk dalam mengesahkan kepengurusan salah satu kubu dalam Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golkar.

“Enggak (terpengaruh), yang penting kita kerja saja. Di mana pun, kita memutuskan dua konflik, yang paling berbahaya jika kita tidak memutuskan,” kata Yasonna, di Istana Wakil Presiden Jakarta, Selasa (12/5/2015). 

Ia mengakui, keputusan yang dibuatnya ini tidak mungkin memuaskan semua pihak. Kendati demikian, menurut dia, keputusan mengenai dualisme kepengurusan dua partai itu tidak serta merta menjadikan kedua partai tersebut tidak bisa mendaftarkan calonnya dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun ini.

Yasonna berpendapat, baik Golkar mau pun PPP masih bisa ikut pilkada jika kedua kubu dalam partai tersebut berdamai.

“Keputusan saya bukan untuk individu, tapi untuk Golkar. Ada perbedaan pendapat, so pasti. Kita harapkan lah, damai saja, bagi lah barat siapa, tengah siapa, utara siapa, kan mudah. Kenapa harus dipersulit? Kenapa harus dibalik?” kata Yasonna.

Politikus PDI-Perjuangan ini juga mengaku sudah mengambil keputusan dengan teliti terkait dualisme kepengurusan dua partai tersebut. Mengenai pemberitaan media yang negatif terkait keputusannya itu, Yasonna menganggap media yang telah memasang judul memancing sehingga terkesan negatif. Namun, isi pemberitaan secara keseluruhan cenderung tidak senegatif judul beritanya.

“Setelah diteliti di intelijen, kan judulnya yang bombastis, kontennya tidak. Judulnya Menteri Hukum dan HAM tidak fair, tetapi di dalam, harus dilihat isinya, judul bisa bombastis isi belum tentu,” tutur Yasonna.

Terkait langkah yang dilakukannya sebagai Menkumham, Yasonna mengatakan bahwa selama ini ia selalu berkoordinasi dengan Presiden mau pun Wakil Presiden. Ia kerap melaporkan kepada Presiden dan Wapres kebijakan strategis apa saja yang sudah dikerjakan Kemenkumham.

“Kalau rapat apa, kan kita beritahu, pertemuan empat mata, kita beritahu, keputusan strategis, kita beritahu,” kata Yasonna.

Namun, bukan berarti ia meminta arahan kepada Presiden atau Wapres terlebih dahulu sebelum memutuskan suatu kebijakan strategis. “Setelah saya putusin, saya beritahu. Jangan dibalik-balik,” sambung dia.

Hasil penelitian Polcomm Institute menempatkan Yasonna sebagai menteri yang kinerjanya diberitakan paling negatif. Ia dianggap berkontribusi dalam konflik Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golkar melalui keputusannya yang mengesahkan salah satu kepengurusan dua partai tersebut.

Politisi PDI Perjuangan itu juga dinilai kontroversial dalam pemberian remisi terhadap koruptor. Penelitian Polcomm ini dilakukan dengan mengkaji pemberitaan dalam 15 media massa nasional, baik cetak maupun elektronik. Polcomm mengaku menganalisis sebanyak 32.047 berita yang terbit pada Oktober 2014 hingga April 2015. Penelitian dilakukan dengan metode analisis konten dan analisis wacana (discourse analysis) dalam kurun waktu 1 hingga 7 Mei 2015.

"Pemberitaan tentang kinerja menteri adalah liputan, wawancara, kutipan yang dimuat di media massa tentang kebijakan, program, dan pernyataan menteri terkait," kata Direktur Polcomm Institute Heri Budianto.

Berdasarkan penelitian ini, yang dimaksud kinerja menteri adalah penilaian atau keberpihakan media terhadap program, kebijakan, dan pernyataan para menteri. Kinerja itu dianggap positif ketika berpihak kepada publik dan negatif jika bertolak belakang dengan kepentingan publik.