Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta Penyaluran KUR Dipercepat dan Ditambah Plafonnya

Kompas.com - 27/04/2015, 16:29 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta tiga bank pelat merah untuk mempercepat penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). Kalla bahkan meminta agar plafon KUR ditingkatkan sehingga lebih dari Rp 25 juta per nasabah.

Menurut Kalla, payung hukum mengenai penyaluran KUR ini sudah tersedia. Penyaluran KUR dinilainya tidak memerlukan perubahan keputusan presiden (keppres) terkait.

"Itu yang diubah bukan keppres tetapi kepmen (keputusan menteri) Menkeu (menteri keuangan) saja yang dulu, bukan keppres. Keppres-nya tetap boleh, jadi hanya kepmen saja dan kepmen-nya sudah sementara mengizinkan Rp 25 juta dan saya minta ditingkatkan lagi," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (27/4/2015).

Ia mengatakan bahwa Presiden sudah menyetujui tiga bank pelat merah untuk menyalurkan KUR. Adapun tiga bank pelat merah yang diperbolehkan menyalurkan KUR adalah Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, dan Bank Mandiri.

"Bank lain sudah kasih kan. Kan kepmen-nya sudah boleh Rp 25 juta kan, jalan, siapa bilang tidak boleh (salurkan KUR)?" sambung Kalla.

Mulai 2015, pemerintah membatasi platfom KUR menjadi Rp 25 juta. Pemerintah juga membatasi bank yang diperbolehkan menyalurkan KUR. Kebijakan ini dilatarbelakangi banyaknya kredit bermasalah (non performing loan) yang disumbang dari kredit KUR ritel.

Namun, hingga bulan ini, penyaluran KUR oleh tiga bank BUMN tersebut belum terlaksana. Direktur Konsumer Bank Mandiri Hery Gunardi menyampaikan bahwa pelaksanaan KUR memerlukan peraturan dari pemerintah. Sepanjang aturan belum keluar, perseroan tidak akan menjalankan program tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

Nasional
Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan 'Autogate' Imigrasi Mulai Beroperasi

Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan "Autogate" Imigrasi Mulai Beroperasi

Nasional
Satgas Judi 'Online' Akan Pantau Pemain yang 'Top Up' di Minimarket

Satgas Judi "Online" Akan Pantau Pemain yang "Top Up" di Minimarket

Nasional
Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Nasional
Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Nasional
Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Nasional
Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Nasional
Tanggapi Survei Litbang 'Kompas', Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Tanggapi Survei Litbang "Kompas", Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Nasional
Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Nasional
Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Nasional
Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Nasional
Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Nasional
Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji 'Ilegal'

Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji "Ilegal"

Nasional
Merespons Survei Litbang 'Kompas', Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Merespons Survei Litbang "Kompas", Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com