Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Harus Layangkan Protes Keras kepada Pemerintah Arab Saudi

Kompas.com - 17/04/2015, 08:29 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Organisasi advokasi buruh migran, Migrant CARE, meminta Pemerintah Indonesia melancarkan protes keras terhadap Arab Saudi menyusul dieksekusinya dua tenaga kerja Indonesia (TKI) tanpa pemberitahuan sebelumnya. Jika perlu, Presiden Joko Widodo mengusir Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia.

"Pemerintah Indonesia tidak boleh lagi berbasa-basi memberi permakluman dan tak cukup lagi melancarkan protes keras kepada Saudi Arabia. Harus ada tindakan diplomatik yang keras kepada Saudi Arabia dengan mengusir dan mempersona-nongratakan Duta Besar Saudi Arabia untuk Indonesia secepatnya," kata Direktur Eksekutif Migrant CARE Anis Hidayah, melalui siaran pers yang diterima wartawan, Kamis (16/4/2015).

Selanjutnya, pemerintah diminta menurunkan tingkat diplomasi dengan Arab Saudi hingga menunda kerja sama bilateral yang sedang dibangun dengan Arab Saudi. Menurut Anis, eksekusi mati TKI di Arab Saudi yang terjadi berurutan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Arab Saudi tidak mengindahkan tata krama diplomasi. Apalagi, Pemerintah Indonesia mengaku tidak diberitahu mengenai waktu eksekusi.

Anis juga menilai bahwa eksekusi mati TKI di Arab Saudi yang terjadi berulang kali tersebut semakin menegaskan kegagalan pemerintah dalam diplomasi perlindungan buruh migran. Kondisi ini bagaikan bom waktu yang bisa meledak kapan saja jika tidak segera diselesaikan secara tegas.

Ia juga mengaitkannya dengan kebijakan pemerintah yang berencana eksekusi mati sejumlah warga negara asing. Anis berpendapat, kebijakan eksekusi mati warga negara asing ini justru menyandera pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo harus turun tangan langsung memimpin diplomasi perlindungan buruh migran dan pembebasan buruh migran Indonesia yang terancam hukuman mati seperti yang pernah dilakukan Presiden Abdurrahman Wahid.

"Hal ini perlu segera dilakukan mengingat masih ada puluhan buruh migran Indonesia di Saudi Arabia dan negara-negara lainnya sudah ada yang divonis tetap dan menunggu eksekusi," ujar Anis.

Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Jokowi seharusnya bertanggung jawab penuh atas keselamatan warganya dan kehormatan negaranya. Ia juga mengingatkan Jokowi akan kesejahteraan TKI di Arab Saudi. Menurut Anis, perlakuan majikan di Arab Saudi terhadap para TKI cenderung tidak layak.

"Bekerja lebih dari 18 jam, tanpa hari libur dan terbatas akases komunikasi, perlakuan majikan tidak manusiawi menjadi faktor utama yang melatari pembunuhan, seperti dalam kasus Darsem, Ruyati, Satinah dan Siti Zaenab," kata dia.

Pada Kamis (16/4/2015), Pemerintah Arab Saudi mengeksekusi mati TKI Indonesia bernama Karni Bt Medi Tarsim. Eksekusi terhadap wanita asal Brebes tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan resmi kepada Pemerintah Indonesia dan keluarganya. Eksekusi Karni ini dilakukan sehari setelah Arab Saudi mengeksekusi mati TKI Siti Zaenab.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

RHL – Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

RHL – Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Nasional
PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

Nasional
Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Nasional
Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Nasional
Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Nasional
Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Nasional
Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Nasional
Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

Nasional
Indonesia Akan Bentuk 'Coast Guard', Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Indonesia Akan Bentuk "Coast Guard", Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Nasional
Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

Nasional
Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio 'Coast Guard' RI

Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio "Coast Guard" RI

Nasional
Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Nasional
Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Nasional
SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com