Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Bertemu 34 Ketua DPD PDI-P, Kesepakatan Apa yang Dibuat?

Kompas.com - 09/04/2015, 20:17 WIB
Indra Akuntono

Penulis

SANUR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo membuat komitmen bersama dengan peserta Kongres IV PDI Perjuangan. Komitmen tersebut berkaitan dengan peran PDI-P sebagai partai pengusung dalam menjalankan koordinasi saat terkait program-program yang digulirkan oleh pemerintah.

Seusai acara pembukaan Kongres IV, Presiden Jokowi didampingi Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani serta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bertemu dengan 34 Ketua DPD PDI-P tingkat provinsi. Hasil pertemuan itu, Presiden dan seluruh pimpinan DPD PDI-P bersepakat untuk meningkatkan pola koordinasi antara pemerintah dengan partai pendukung.

"Kami hasilkan komitmen. Ke depan, kami koordinasi dan sinergikan antara program partai, legislatif dan eksekutif," kata Puan, di arena Kongres IV, Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Kamis (9/4/2015).

Menurut Puan, komitmen itu sesuai dengan pidato Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri tentang perlunya mengatur mekanisme kerja antara pemerintah dan partai pengusungnya. Puan menganggap pidato Megawati tepat karena hubungan pemerintah dan partai pengusung adalah kehendak demokrasi yang didasari konstitusi.

"Kami ingin mengawal semua program pemerintah. Bersinergi bukan hanya untuk partai, tapi agar pemerintah berjalan efektif dan rakyat bisa merasakan manfaat sinergi ini," ucap Puan.

Pola hubungan dan komunikasi PDI-P dengan pemerintah memang menjadi salah satu agenda yang akan dimatangkan dalam Kongres IV. Sebab, selama sekitar lima bulan berjalannya pemerintahan Presiden Jokowi, PDI-P merasa masih menemui sumbatan saat akan bersinergi dengan pemerintah terkait program-program yang digulirkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Diisi Petinggi Gerindra, Dasco: Itu Hak Presiden Terpilih

Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Diisi Petinggi Gerindra, Dasco: Itu Hak Presiden Terpilih

Nasional
Pertiwi Pertamina Dorong Gaya Hidup Berkelanjutan dan Kesejahteraan Holistik Pekerja Pertamina

Pertiwi Pertamina Dorong Gaya Hidup Berkelanjutan dan Kesejahteraan Holistik Pekerja Pertamina

Nasional
Fraksi PDI-P Usul Pasal TNI Bisa Pensiun Usia 65 Tahun Dikaji Ulang

Fraksi PDI-P Usul Pasal TNI Bisa Pensiun Usia 65 Tahun Dikaji Ulang

Nasional
Gunung Ibu di Halmahera Kembali Meletus, Abu Vulkanik Tertiup ke Pengungsian Warga

Gunung Ibu di Halmahera Kembali Meletus, Abu Vulkanik Tertiup ke Pengungsian Warga

Nasional
Prabowo Sebut Indonesia Siap Evakuasi dan Rawat hingga 1.000 Warga Palestina di RS Indonesia

Prabowo Sebut Indonesia Siap Evakuasi dan Rawat hingga 1.000 Warga Palestina di RS Indonesia

Nasional
Anggota Komisi I DPR Yakin RUU TNI Tak Bangkitkan Dwifungsi ABRI

Anggota Komisi I DPR Yakin RUU TNI Tak Bangkitkan Dwifungsi ABRI

Nasional
Bertemu Menhan AS, Prabowo: Saya Apresiasi Dukungan AS Dalam Modernisasi Alutsista TNI

Bertemu Menhan AS, Prabowo: Saya Apresiasi Dukungan AS Dalam Modernisasi Alutsista TNI

Nasional
Bertemu Zelensky, Prabowo Bahas Bantuan Kemanusiaan untuk Gaza

Bertemu Zelensky, Prabowo Bahas Bantuan Kemanusiaan untuk Gaza

Nasional
Keluarga Besar Sigar Djojohadikusumo Gelar Syukuran Terpilihnya Prabowo Presiden RI di Langowan

Keluarga Besar Sigar Djojohadikusumo Gelar Syukuran Terpilihnya Prabowo Presiden RI di Langowan

Nasional
Banyak Keterlambatan, Ketepatan Penerbangan Jemaah Haji Baru 86,99 Persen

Banyak Keterlambatan, Ketepatan Penerbangan Jemaah Haji Baru 86,99 Persen

Nasional
Kemenhub Catat 48 Keterlambatan Penerbangan Jemaah Haji, Paling Banyak Garuda Indonesia

Kemenhub Catat 48 Keterlambatan Penerbangan Jemaah Haji, Paling Banyak Garuda Indonesia

Nasional
PSI: Putusan MA Tak Ada Kaitannya dengan PSI maupun Mas Kaesang

PSI: Putusan MA Tak Ada Kaitannya dengan PSI maupun Mas Kaesang

Nasional
Kunker ke Sichuan, Puan Dorong Peningkatan Kerja Sama RI-RRC

Kunker ke Sichuan, Puan Dorong Peningkatan Kerja Sama RI-RRC

Nasional
Jokowi Beri Ormas izin Usaha Tambang, PGI: Jangan Kesampingkan Tugas Utama Membina Umat

Jokowi Beri Ormas izin Usaha Tambang, PGI: Jangan Kesampingkan Tugas Utama Membina Umat

Nasional
MA Persilakan KY Dalami Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah

MA Persilakan KY Dalami Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com