Soal Uang Muka untuk Mobil Pejabat, Jokowi Dianggap Main "Kucing-kucingan"

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo dianggap sengaja bermain "kucing-kucingan" terkait terbitnya peraturan presiden mengenai kenaikan uang muka kendaraan bagi pejabat negara.

Sebab, Presiden sudah menyetujui usulan DPR mengenai kenaikan tunjangan tersebut. Namun, setelah muncul penolakan dari publik, Jokowi langsung membatalkannya.

"Kalau tidak setuju, nyatakan tidak setuju. Jangan terkesan main 'kucing-kucingan' antarlembaga, yakni Presiden dan DPR," kata Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/4/2015).

Terlebih lagi, lanjut Yandri, Presiden ingin cuci tangan dan melempar tanggung jawabnya kepada Menteri Keuangan. Padahal, seharusnya Presiden bertanggung jawab penuh terhadap perpres yang ditandatanganinya.

"Presiden sebagai tampuk pemerintahan enggak boleh bilang enggak tahu dan kecolongan," ucapnya.

Anggota Komisi II ini berharap, ke depannya, Presiden bisa konsisten jika ingin menghemat anggaran negara. Dia mempermasalahkan pegawai negeri sipil eselon I yang kini masih mendapatkan tunjangan kendaraan senilai Rp 700 juta.

"Kalau ada yang bisa dihemat, ya dihemat. Itu mengganggu rasa keadilan kita. Itu banyak sekali petugas eselon I yang dapat," ucap Yandri.