Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dua Kubu Golkar Diminta Pahami Dilema yang Dihadapi Pimpinan DPR

Kompas.com - 01/04/2015, 18:06 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah membantah jika pimpinan DPR dianggap sengaja menunda menetapkan pengesahan kepengurusan Fraksi Golkar. Menurut Fahri, pimpinan DPR menunggu waktu yang tepat karena tidak ingin masuk dalam pusaran konflik internal Golkar.

Fahri menjelaskan, masalah Golkar adalah masalah internal. Sementara itu, kewenangan pimpinan DPR hanya sebatas membacakan surat kepengurusan fraksi dalam rapat paripurna yang agendanya ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPR.

"Surat yang kami baca, itulah (pengurus) yang sah. Bagaimana kami mau bacakan kalau masih ada dua surat, tidak kami baca saja mereka sudah berantem," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/4/2015).

Politisi PKS itu mengungkapkan, saat ini, pimpinan DPR memegang dua surat kepengurusan Fraksi Golkar yang berasal dari kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Surat yang pertama kali masuk ke pimpinan DPR adalah surat dari kubu Aburizal. Meski demikian, surat dari kubu Aburizal juga belum dibacakan dalam rapat paripurna, Senin (23/3/2015) lalu, karena belum dibahas dalam rapat pimpinan.

Sementara itu, surat dari kubu Agung baru diterima pimpinan DPR beberapa saat setelah rapat paripurna itu selesai. Fahri berharap anggota Fraksi Golkar dari kedua kubu dapat memahami dilema yang dihadapi pimpinan DPR menyikapi masalah ini. Ia mengatakan, Golkar diharapkan mencontoh sikap anggota Fraksi PPP dari kubu Djan Faridz dan Romahurmuziy yang mampu memahami dan tetap bekerja seperti biasa.

"Daripada bertengkar, kita tunggu saja masalahnya sampai selesai. Jangan pimpinan dipaksa mengimpor konflik yang berbahaya," katanya.

Sekretaris Fraksi Golkar kubu Agung Laksono, Fayakhun Andriadi, menilai, pimpinan DPR sengaja mengulur waktu penetapan Fraksi Golkar yang sah. Akibatnya, kinerja anggota fraksi menjadi terhambat. Menurut Fayakhun, pimpinan DPR hanya perlu membacakan surat kepengurusan fraksi dalam rapat paripurna. Ia heran ketika pimpinan DPR mengambil prosedur lain dengan membahas perselisihan kepengurusan Golkar melalui rapat pimpinan dan Bamus DPR.

"Menurut saya, ini sebenarnya bisa cepat bisa lama tergantung pimpinan (DPR)," kata Fayakhun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Nasional
Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com