Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hayono Isman Akui Kaderisasi Jadi PR bagi Demokrat

Kompas.com - 25/03/2015, 18:58 WIB
SURABAYA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman menilai bahwa kaderisasi menjadi pekerjaan rumah bagi partainya. Sebab, hingga saat ini masih belum ada tokoh internal yang layak menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai ketua umum.

"Sampai sekarang masih SBY yang layak memimpin kembali Partai Demokrat karena belum ada tokoh lain mampu menggantikannya memimpin," ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Rabu (25/3/2015).

Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) tersebut berharap partainya mulai mengedepankan proses kaderisasi agar muncul tokoh-tokoh politik seperti SBY. Menurut dia, hingga kini hanya SBY yang mampu membawa Demokrat keluar dari berbagai permasalahan karena ketokohan dan terbukti bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Kendati demikian, menjelang Kongres III Partai Demokrat yang rencananya diselenggarakan Mei mendatang, pihaknya tidak mempersoalkan jika ada kandidat lain yang ingin berkompetisi dengan sehat.

"Silakan kalau ada yang mencoba maju menjadi ketua umum. Semua diserahkan ke peserta kongres," tutur mantan Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut.

Terkait posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP, Hayono Isman menilai posisi itu harus diisi oleh orang yang tepat dan berperan penting untuk partai.

"Sebenarnya, Gubernur Jatim Soekarwo yang juga Wakil Ketua Umum DPP Demokrat sangat layak jadi sekjen. Tapi pertanyaannya, apakah beliau mau melepas jabatan gubernur dan konsentrasi di partai?" kata politisi yang pernah mengikuti konvensi calon Presiden dari Partai Demokrat tersebut.

Sementara itu, dalam beberapa kali kesempatannya, Soekarwo yang juga menjabat Ketua DPD Partai Demokrat Jatim itu tak bersedia dicalonkan, baik sekjen atau bahkan ketua umum.

"Tidaklah, saya tidak mau. Kalau ada yang mendorong, saya tetap tidak mau karena kualitas saya belum cocok," tutur Pakde Karwo, sapaan akrabnya.

Selain itu, lanjut dia, alasan enggan maju sebagai pengganti Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) karena seorang sekjen harus berdomisili di DPP atau di Jakarta.

"Sekjen itu harus di Jakarta, sedangkan saya di Surabaya. Serahkan ke kongres saja bagaimana hasilnya dan siapa sekjennya. Yang pasti bukan Mas Ibas lagi, karena tidak mungkin ayah ketua umum dan anaknya sekjen. Etikanya juga kurang baik," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Nasional
Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Nasional
KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

Nasional
Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-'reshuffle' Kapan Pun

Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-"reshuffle" Kapan Pun

Nasional
Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Nasional
Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Nasional
5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Nasional
Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Nasional
Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com