Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ceu Popong Tak Mau Ikut Hiruk Pikuk Golkar

Kompas.com - 25/03/2015, 15:43 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Jajaran anggota DPR Fraksi Partai Golkar mulai terbelah, antara yang mengakui kepengurusan kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Namun, salah satu politisi Partai Golkar, Otje Popong Djunjunan atau yang akrab disapa Ceu Popong, mengaku tidak akan memihak salah satu kubu.

"Saya punya prinsip tidak akan terganggu dengan hiruk pikuk saat ini. Saya tetap berpegang pada status saya selaku anggota DPR yang membawa bendera Golkar," kata Ceu Popong saat dihubungi, Rabu (25/3/2015).

Anggota DPR dengan usia tertua ini mengaku tidak mau keberpihakannya terhadap salah satu kubu justru mengganggu kinerjanya sebagai wakil rakyat. Dia tidak mempermasalahkan bahwa saat ini teman-temannya sesama anggota DPR dari Golkar sudah mulai terpecah.

"Itu hak mereka, saya no comment," ucap dia.

Ceu Popong pun menitipkan pesan kepada kedua kubu yang saat ini masih terus berseteru. Menurut dia, kedua belah pihak harus kembali memikirkan niat Golkar berdiri, yakni untuk memperjuangkan ideologi Pancasila.

"Golkar itu didirikan oleh pendiri untuk berkarya, bukan untuk berantem," ucap Ceu Popong yang sempat menjadi pimpinan sementara Sidang Paripurna DPR pada awal masa sidang ini.

Menteri Hukum dan HAM sebelumnya telah mengesahkan kepengurusan Golkar yang dipimpin oleh Agung Laksono. Pengesahan itu dilakukan setelah Agung menyusun kepengurusan baru yang mengakomodasi kubu Aburizal. Namun, Aburizal dan sejumlah loyalisnya masih melawan keputusan Kemenkumham itu. Mereka mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com