Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Romahurmuziy Akan Lakukan Langkah Persuasif untuk Satukan PPP

Kompas.com - 17/03/2015, 18:04 WIB
Dani Prabowo

Penulis


SERANG, KOMPAS.com
 — Ketua Umum PPP versi Muktamar Surabaya M Romahurmuziy memastikan akan melakukan langkah persuasif untuk menjaring kader PPP yang akan maju sebagai calon kepala daerah saat pilkada. Langkah tersebut dilakukan, terutama bagi kader potensial yang kini menjadi pendukung pengurus hasil Muktamar Jakarta.

"Kami tentu akan melakukan upaya persuasif. Kami yakin bahwa sebagian orang itu belum beriman karena belum mengerti. Orang belum ngerti karena belum yakin," kata Romy saat menutup pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional PPP di Hotel Le Dian, Serang, Banten, Selasa (17/3/2015).

Romy berkeyakinan, kader yang kini masih berseberangan sikap akan kembali mendukung pihaknya saat pilkada. Pasalnya, hingga kini kepengurusan PPP yang diakui negara adalah kepengurusan hasil Muktamar Surabaya.

Di samping itu, hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang sebelumnya memenangkan gugatan kubu Djan Faridz, belum berkekuatan hukum tetap karena pihaknya telah mengajukan banding atas putusan tersebut ke Pengadilan Tinggi TUN.

"Harapan itu adanya di injury time. Nantinya, ujung-ujungnya juga tahu; jika perjuangan mereka ingin berhasil, maka harus bergabung dengan pihak yang sah, bukan yang kalah," katanya.

Untuk diketahui, dalam pelaksanaan pilkada serentak mendatang, PPP menargetkan bahwa mereka dapat menempatkan 75 kader sebagai kepala daerah. Saat ini, sudah ada sekitar 30 kader PPP yang menjadi kepala daerah di sejumlah wilayah Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Nasional
Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Nasional
Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2029 Mulai Dibuka

Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2029 Mulai Dibuka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com