Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Badrodin Haiti Dituding Pembohong dan Diadukan ke DPR

Kompas.com - 16/03/2015, 16:35 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Indra Azwan, pejalan kaki yang mencari keadilan, mendatangi Gedung DPR RI untuk memberikan pernyataan tertulis tentang penolakannya terhadap Komjen Badrodin Haiti sebagai calon tunggal Kapolri. Menurut Indra, Badrodin tidak layak menjadi Kapolri.

Pernyataan Indra itu merujuk pada pengalaman pribadinya karena Badrodin ia anggap pernah berbohong saat menjadi Kapolda Jawa Timur pada 2010 silam. Kebohongan Badrodin, kata Indra, terkait dengan penyelesaian kasus putranya, Rifki Andika, yang meninggal dunia setelah ditabrak mobil dan melibatkan seorang anggota Polri, Kompol Joko Sumantri.

"Jadi Kapolda saja sudah bohong, apalagi kalau jadi Kapolri," kata Indra, saat dijumpai di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/3/2015).

Indra datang ke Gedung DPR untuk menyampaikan salinan berkas yang ia sebut sangat cukup untuk membuktikan kebohongan Badrodin pada Komisi III. Namun, karena sedang masa reses, Indra kemudian diarahkan oleh Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin untuk menyampaikan surat tersebut melalui Sekretariat Jenderal DPR.

Indra lalu membeberkan sejumlah kejanggalan dalam laporan perkara atas nama Kompol Joko Sumantri yang ditandatangani oleh Badrodin saat masih menjabat Kapolda Jawa Timur. Dalam laporan yang ditujukan kepada Ketua Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Badrodin menyebut bahwa Rifki selaku korban adalah anak yang diasuh oleh neneknya karena ditinggal begitu saja oleh ibunya.

"Anak saya tinggal sama saya, kenapa dikatakan diasuh sama neneknya? Saya cerai tahun 1984, kejadian (yang menewaskan Rifki) terjadi tahun 1993," ungkap Indra.

Indra juga mengaku heran karena Badrodin melaporkan pada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum bahwa Joko Sumantri ditahan karena perbuatannya yang menewaskan Rifki, tetapi dapat hadir dalam acara peringatan tujuh hari dan 40 hari meninggalnya Rifki. Dalam laporannya, Badrodin juga menyebut Joko Sumantri beberapa kali memberi bantuan uang tunai dan sembako kepada keluarga korban.

Laporan Badrodin yang paling mencengangkan, kata Indra, adalah ketika Joko Sumantri disebut telah non-job sejak peristiwa yang menewaskan Rifki terjadi. Tetapi, berdasarkan berkas Deputi Sumber Daya Manusia Polri-Biro Pembinaan Karier, Joko Sumantri menjadi Kabag Binamitra Polres Persiapan Blitar Kota Polwil Kediri Polda Jatim pada tahun 2004, dan menjadi Kabagmin Polresta Blitar Polwil Kediri.

"Saya berharap agar Badrodin ditertimbangkan lagi supaya tidak dijadikan Kapolri," ujar Indra.

Kasus tabrak lari

Sebagai informasi, Indra Azwan merupakan ayah dari Rifky Andika, yang meninggal akibat tabrak lari. Kejadian itu berlangsung pada tahun 1993 silam. Anak sulung Indra tewas ditabrak lari oleh seorang polisi bernama Joko Sumantri.

Kasus tabrak lari tersebut baru dibawa ke pengadilan tahun 2008 dan Joko diputus bebas karena kasus dianggap kedaluwarsa. Indra tak terima akan putusan tersebut yang dirasanya tidak adil.

Indra menilai oknum pengadilan militer sengaja memperlambat penyerahan berkas kasus itu. Indra kemudian menggelar aksi jalan kaki dari Malang menuju Jakarta.

Pertama, ia melakukan aksi jalan kaki pada tahun 2010 dan menemui Presiden. Pada Maret 2012 lalu, ia kembali melakukan perjalanan dan baru tiba di Jakarta pada 18 Maret 2012. Lalu pada 26 Maret 2012 silam, Indra "Singo Edan" Azwan memutuskan untuk ke Mekkah karena Presiden sudah tidak dapat diharapkannya lagi.

Tetapi, usahanya berjalan sampai ke Mekkah akhirnya terhenti di Myanmar karena suatu alasan. (Baca: Tak Temukan Keadilan, Indra Jalan Kaki ke Mekkah)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

Nasional
Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Nasional
RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

Nasional
Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Nasional
Putusan MA Dianggap 'Deal' Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Putusan MA Dianggap "Deal" Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Nasional
Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Nasional
Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Nasional
Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Nasional
Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Nasional
37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

Nasional
Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

Nasional
7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

Nasional
Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Nasional
Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Nasional
Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com