Presiden Jokowi Setuju Parpol Didanai Rp 1 Triliun dari APBN, asalkan...

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo mengaku setuju dengan wacana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengalokasikan dana sebesar Rp 1 triliun untuk semua partai politik peserta pemilu. Dengan syarat, keadaan ekonomi di Indonesia sudah membaik.

"Saya kira (dana Rp 1 triliun untuk parpol) enggak ada masalah kalau ekonomi Indonesia sudah sangat baik. Kalau kemiskinan sudah bisa ditekan serendah-rendahnya dan ekonominya baik, ya silakan," kata Jokowi seusai memeriksakan giginya di Balai Kota, Jumat (13/3/2015) petang.

Jika melihat kondisi ekonomi Indonesia saat ini, lanjut Jokowi, wacana itu belum dapat direalisasikan. Menurut dia, anggaran sebesar itu masih lebih baik dialokasikan untuk program lain yang lebih prioritas.

"Kemiskinan kita (Indonesia) masih tinggi enggak yang angka 28 juta (jumlah orang miskin) itu? Tapi, setuju kalau yang tadi (wacana Rp 1 triliun untuk parpol) itu," kata Jokowi.

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo menggulirkan wacana pembiayaan untuk setiap partai politik sebesar Rp 1 triliun yang bersumber dari APBN untuk meningkatkan transparansi dan demokrasi. Tjahjo berharap wacana itu mendapat dukungan dari DPR dan elemen masyarakat prodemokrasi.

"Hal ini perlu karena partai politik merupakan sarana rekrutmen kepemimpinan nasional dalam negara demokratis. Namun, persyaratan kontrol terhadap partai harus ketat dan transparan," kata Tjahjo.

Partai politik memerlukan dana untuk melakukan persiapan dan melaksanakan pemilu serta melakukan pendidikan kaderisasi dan program operasional. Pengawasan ketat terhadap penggunaan APBN untuk partai politik, kata Tjahjo, juga harus diikuti dengan sanksi keras bila ada yang melakukan pelanggaran, termasuk pembubaran partai politik.