Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Sembilan: Wapres Setuju KPK Harus Diselamatkan

Kompas.com - 11/03/2015, 07:01 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Independen Jimly Asshiddiqie mengungkapkan, Wakil Presiden Jusuf Kalla sepakat jika Komisi Pemberantasan Korupsi harus diselamatkan. Kalla dan Tim Sembilan sepakat bahwa ada upaya pelemahan KPK.

"Wapres setuju harus selamatkan KPK karena sekarang KPK yang dulunya dihormati, ditakuti, berada dalam posisi puncak, tiba-tiba sekarang berada di titik nadir gara-gara kasus BG (Budi Gunawan) dia kalah," kata Jimly, seusai pertemuan dengan Kalla, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/3/2015).

Dalam situasi seperti saat ini, Jimly khawatir semakin banyak pihak yang berupaya melaporkan pegawai KPK serta pendukung KPK ke polisi. Apalagi, kata dia, saat ini Kepolisian dalam kondisi euforia karena mabuk kemenangan. Kepolisian merasa menang dari KPK setelah penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka KPK dinyatakan tidak sah melalui gugatan praperadilan.

"Kepolisiannya euforia, mabuk kemenangan, cepat-cepat diperiksa, ini yang mau diingatkan agar Polri dalam menegaskan keadilan harus rasional, jangan emosional. Sekarang polisi dalam posisi emosional, euforia, supaya tidak menimbulkan masalah," ujar Jimly.

Sementara itu, Ketua Tim Sembilan Syafii Maarif meminta Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla segera turun tangan menghentikan upaya pelemahan terhadap KPK. Ia mendorong Presiden memerintahkan Polri untuk menghentikan proses hukum terhadap penyidik KPK.

Saat ini, Kepolisian tengah mengusut kasus 21 penyidik KPK terkait indikasi kepemilikan senjata ilegal. Selain itu, polisi kembali memproses kasus penyidik KPK Novel Baswedan yang disangka melakukan penganiayaan terhadap pencuri sarang burung walet.

"Semua yang tidak punya alasan hukum itu dihentikan. Seumpamanya kasus somasi tadi, Ombudsman, penyidik-penyidik KPK yang tidak bersalah juga harus dihentikan," kata dia.

Menurut Syafii, persoalan ini telah menguras energi bangsa. Ia khawatir, kepercayaan masyarakat akan semakin menurun jika Presiden tidak segera turun tangan.

"Saya khawatir dunia tidak percaya dengan kita lagi. Kalau begini terus, mungkin rakyat tidak percaya kepada negara," ucap mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Survei Litbang 'Kompas': Citra KPU-Bawaslu Menguat Seusai Pemilu 2024

Survei Litbang "Kompas": Citra KPU-Bawaslu Menguat Seusai Pemilu 2024

Nasional
Survei Litbang “Kompas': Citra Positif Lembaga Negara Meningkat, Modal Bagi Prabowo-Gibran

Survei Litbang “Kompas": Citra Positif Lembaga Negara Meningkat, Modal Bagi Prabowo-Gibran

Nasional
Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Nasional
Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Nasional
PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

Nasional
6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

Nasional
Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Nasional
Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi 'Online', Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi "Online", Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Nasional
Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Nasional
Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan 'Legacy' Baik Pemberantasan Korupsi

Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan "Legacy" Baik Pemberantasan Korupsi

Nasional
Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Nasional
Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Nasional
Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Nasional
Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Nasional
Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com