Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Disarankan Lihat Nilai Kemanusiaan Lebih Mendalam

Kompas.com - 07/03/2015, 15:12 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Rohaniwan Benny Juliawan menegaskan bahwa hukuman mati untuk terpidana tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Presiden Joko Widodo yang mendukung kebijakan itu pun dianjurkan melihat kembali nilai kemanusiaan secara lebih mendalam.

Dosen Universitas Sanata Dharma Yogyakarta tersebut mengatakan, ada kesan eksekusi mati adalah bagian dari dendam atas apa yang telah dilakukan sesorang terkait perkara hukum berat, entah narkotika, pembunuhan atau yang lainnya.

"Saya yakin semua kenal dengan seseorang yang terjerat narkoba. Entah teman, pacar, tetangga, keluarga. Atas dasar itu kita melihat ada kepuasan saat pelaku kejahatan narkoba dihukum mati," ujar Benny dalam diskusi yang diadakan KontraS di Anomali Cafe, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/3/2015).

"Begitu juga seperti yang disampaikan oleh presiden berulang-ulang soal alasan hukuman mati tetap dilakukan. Sekarang cobalah kita mundur sejenak dari dendam itu, kenali dulu nilai-nilai kemanusian secara lebih mendalam Pak presiden," lanjut dia.

Menurut Benny, manusia memang tidak lepas dari kesalahan. Penjahat yang paling keji atau bahkan hakim yang paling pintar pun, lanjut Benny, tetap manusia yang punya hak hidup. Jika seseorang mengambil hak hidup secara serampangan atas dasar membalas kejahatan, Benny menganggap tidak akan menyelesaikan persoalan.

"Membalas kejahatan dengan kejahatan itu jadi timbul pertanyaan, lantas apa bedanya kita sama mereka?" lanjut Benny.

Benny khawatir kebijakan 'balas dendam' dari Jokowi tersebut berimbas pada psikologis generasi mendatang bahwa kejahatan harus dibalas dengan kejahatan. Benny menyebut seperti istilah nyawa dibalas nyawa atau mata dibalas mata.

"Inikah yang mau kita wariskan ke anak dan cucu kita? Mata diganti mata? Bukannya kekerasan dibalas cinta kasih?" lanjut Benny.

Benny menganjurkan presiden menggunakan hak prerogatifnya tidak secara serampangan. Benny menganjurkan Jokowi mengevaluasi ulang hukuman mati bagi terpidana sekaligus mengevaluasi pembenahan sistem hukum yang saat ini dianggap penuh praktik korupsi dan tebang pilih.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Nasional
Putusan MA Dianggap 'Deal' Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Putusan MA Dianggap "Deal" Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Nasional
Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Nasional
Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Nasional
Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Nasional
Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Nasional
37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

Nasional
Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

Nasional
7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

Nasional
Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Nasional
Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Nasional
Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang untuk Ormas, Menteri LHK: Mereka kan Punya Sayap Bisnis

Soal Izin Usaha Tambang untuk Ormas, Menteri LHK: Mereka kan Punya Sayap Bisnis

Nasional
Bantah Bagi-bagi Kue dengan Izinkan Ormas Kelola Pertambangan, Menteri LHK: Ayo Lihat Dasarnya...

Bantah Bagi-bagi Kue dengan Izinkan Ormas Kelola Pertambangan, Menteri LHK: Ayo Lihat Dasarnya...

Nasional
Kewenangan Polri Blokir-Batasi Akses Internet Dianggap Langgar Hak Mendapat Informasi

Kewenangan Polri Blokir-Batasi Akses Internet Dianggap Langgar Hak Mendapat Informasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com