Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepada PBNU, Jokowi Sebut Presiden Brasil dan PM Australia Lagi Turun Pamor

Kompas.com - 26/02/2015, 14:34 WIB
Sabrina Asril

Penulis


BOGOR, KOMPAS.com
 — Presiden Joko Widodo bertemu jajaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Istana Bogor, Kamis (25/2/2015). Dalam pertemuan sekitar satu jam itu, Jokowi menyinggung tekanan dari dunia internasional terkait eksekusi mati para terpidana.

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj mengungkapkan, Jokowi tidak akan mengubah keputusannya soal eksekusi mati. Said mendukung langkah Presiden yang menolak permohonan grasi para terpidana mati.

"Nggak apa-apa, silakan saja tekan-tekan," ujar Said kepada wartawan seusai pertemuan. Said hadir bersama beberapa pimpinan PBNU, di antaranya Wakil Ketua Umum PBNU As'ad Ali dan Ketua PBNU Salem Effendy Yusuf.

Said mengatakan, Jokowi berkeyakinan bahwa protes para pimpinan negara lain terkait eksekusi mati di Indonesia disebabkan faktor internal di negara-negara itu. (Baca: Presiden Brasil Tak Lagi Populer)

"Kata beliau (Jokowi), di Australia dan Brasil, perdana menterinya lagi down rating politiknya, sedang mengalami tekanan," imbuh Said.

Said mengatakan, Jokowi menyebut para kepala negara itu kemudian menekan Indonesia supaya bisa mendongkrak pamornya. (Baca: Wapres: Brasil Menghina Kita, kalau Australia Minta-minta)

"Bahkan, di Brasil, kata Presiden, didemo. Kalau masalah satu orang saja dihukum mati ribut kayak gitu. Padahal, di sini banyak orang miskin mati kelaparan," kata Said meniru ucapan Jokowi.

Said menyatakan PBNU akan selalu mendukung Jokowi soal eksekusi mati. Menurut dia, pelaksanaan hukuman mati diperbolehkan dalam Al Quran bagi setiap makhluk yang merusak tatanan kehidupan di muka bumi.

"NU di belakang Presiden," ujarnya. (Baca: PM Australia Kembali Telepon Jokowi Terkait Terpidana Mati)

Presiden Jokowi saat ini mendapat banyak tekanan dari negara-negara yang warganya akan dieksekusi mati. Presiden Brasil Dilma Rousseff bahkan sampai menunda penyerahan surat kepercayaan Presiden RI kepada Duta Besar RI untuk Brasil Toto Riyanto.

Perdana Menteri Australia Tony Abbott juga terus meminta kepada Pemerintah Indonesia agar membatalkan rencana eksekusi mati dua terpidana kasus "Bali Nine".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Nasional
Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko 'Deadlock'

Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko "Deadlock"

Nasional
Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Nasional
PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

Nasional
Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Nasional
PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

Nasional
KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

Nasional
KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com