Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kuasa Hukum: Pemberatan Hukuman Atut Melampaui Sangkaan

Kompas.com - 23/02/2015, 22:23 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan oleh Gubernur nonaktif Banten Atut Chosiyah sehingga hukumannya diperberat menjadi tujuh tahun. Kuasa hukum Atut, Maqdir Ismail, mengatakan, putusan MA melampaui hukuman yang dipersangkakan kepada kliennya.

"Itu adalah pelanggaran hak asasi yang dilakukan atas nama penegakan hukum. Orang dihukum melebihi kesalahannya. Hukuman itu melebihi apa yang dipersangkakan," ujar Maqdir, melalui pesan singkat, Senin (23/2/2015).

Sementara itu, kuasa hukum lain untuk Atut, Andi Simangunsong, mengatakan, putusan itu menyesatkan karena, menurut dia, Atut tidak pernah terbukti memerintahkan adiknya, Tubagus Chaeri Wardana, untuk menyuap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar. Menurut Andi, para saksi membenarkan keterangan Atut dalam persidangan.

"Dia hanya dikaitkan karena satu percakapan telepon dengan adiknya, Wawan, menanyakan apakah Wawan jadi berangkat ke Singapura. Kata 'sok atuh' diartikan terlalu negatif dan meluas oleh majelis hakim seolah Atut menyetujui Wawan memberikan uang," kata Andi.

Terkait putusan ini, tim kuasa hukum Atut belum menerima pemberitahuan resmi dari MA sehingga belum dapat memutuskan upaya hukum selanjutnya. Ia mengatakan, ada kemungkinan bahwa pihaknya akan mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan terhadap kliennya.

"Di satu sisi memang terbuka upaya hukum PK. Namun, di sisi lain, di zaman sekarang terdapat tendensi tidak sehat, yaitu pemberatan hukuman terhadap terdakwa yang mengajukan upaya hukum," ujar Andi.

Sebelumnya, MA memperberat hukuman Atut Chosiyah dari empat tahun menjadi tujuh tahun penjara. Di pengadilan tipikor, Atut divonis penjara 4 tahun dan denda Rp 200 juta subsider 5 bulan kurungan karena dianggap bersalah memberikan uang Rp 1 miliar kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, melalui advokat Susi Tur Andayani. Uang itu untuk memenangkan gugatan yang diajukan pasangan Amir Hamzah dan Kasmin. Putusan itu lebih ringan dari tuntutan tim jaksa KPK, yakni 10 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 5 bulan penjara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Minta Intelijen Petakan Kerawanan Pilkada di Papua, Menko Polhukam: Jangan Berharap Bantuan dari Wilayah Lain

Minta Intelijen Petakan Kerawanan Pilkada di Papua, Menko Polhukam: Jangan Berharap Bantuan dari Wilayah Lain

Nasional
Antisipasi Konflik Israel Meluas, Kemenlu Siapkan Rencana Kontigensi

Antisipasi Konflik Israel Meluas, Kemenlu Siapkan Rencana Kontigensi

Nasional
Cak Imin Sebut Dukungan Negara Eropa untuk Palestina Jadi Pemantik Wujudkan Perdamaian

Cak Imin Sebut Dukungan Negara Eropa untuk Palestina Jadi Pemantik Wujudkan Perdamaian

Nasional
Polri Ungkap Identitas Anggota Densus 88 yang Buntuti Jampidsus, Berpangkat Bripda

Polri Ungkap Identitas Anggota Densus 88 yang Buntuti Jampidsus, Berpangkat Bripda

Nasional
Revisi UU Polri, Polisi Bakal Diberi Wewenang Spionase dan Sabotase

Revisi UU Polri, Polisi Bakal Diberi Wewenang Spionase dan Sabotase

Nasional
Pasca-serangan ke Rafah, 8 WNI Tertahan di Gaza

Pasca-serangan ke Rafah, 8 WNI Tertahan di Gaza

Nasional
Menpan-RB Dukung Peningkatan Kualitas Pelayanan bagi WNI di KJRI San Francisco

Menpan-RB Dukung Peningkatan Kualitas Pelayanan bagi WNI di KJRI San Francisco

Nasional
Polri: Pemeriksaan Anggota Densus 88 Penguntit Jampidsus Sudah Selesai

Polri: Pemeriksaan Anggota Densus 88 Penguntit Jampidsus Sudah Selesai

Nasional
Jawa Tengah Dinilai Tak Punya Tokoh Se-terkenal Ganjar dan Gibran di Pilkada 2024

Jawa Tengah Dinilai Tak Punya Tokoh Se-terkenal Ganjar dan Gibran di Pilkada 2024

Nasional
Apresiasi Program Pelatihan Perempuan di CWU, Beijing, Puan: Bagus untuk Peningkatan Kapasitas Perempuan

Apresiasi Program Pelatihan Perempuan di CWU, Beijing, Puan: Bagus untuk Peningkatan Kapasitas Perempuan

Nasional
Dalih SYL soal Hubungannya dengan Pedangdut Nayunda Nabila

Dalih SYL soal Hubungannya dengan Pedangdut Nayunda Nabila

Nasional
Pastikan Takaran LPG Sesuai, Pertamina Lakukan Sidak di Beberapa Tempat

Pastikan Takaran LPG Sesuai, Pertamina Lakukan Sidak di Beberapa Tempat

Nasional
Putusan Adam Deni di Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Ditunda Pekan Depan

Putusan Adam Deni di Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Ditunda Pekan Depan

Nasional
Revisi UU Polri: Ruang Lingkup Kerja Polri Makin Luas

Revisi UU Polri: Ruang Lingkup Kerja Polri Makin Luas

Nasional
Revisi UU Polri: Polisi Bisa Blokir-Batasi Akses Internet Publik demi Keamanan Dalam Negeri

Revisi UU Polri: Polisi Bisa Blokir-Batasi Akses Internet Publik demi Keamanan Dalam Negeri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com