Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah Ahok, Dirut PLN Ingatkan Banjir Bukan karena Listrik Mati!

Kompas.com - 11/02/2015, 20:44 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —
Direktur Utama PLN Sofyan Basir membantah pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menyalahkan PLN atas banjir yang terjadi di kawasan Ring I, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin (9/2/2015) lalu. Sofyan mengungkapkan, justru karena banjir itulah, aliran listrik terpaksa dimatikan sehingga membuat pompa air tak bisa berfungsi.

"Yang pasti, banjir bukan disebabkan listrik mati. Ya kan. Nggak. Listrik gardunya pada mati karena banjir," kata Sofyan di Istana Kepresidenan, Rabu (11/2/2015).

Sofyan menuturkan, gardu listrik yang mengaliri listrik ke pompa air di Waduk Pluit melewati jalur banjir sehingga untuk menghindari aliran listrik, gardu induk dimatikan terlebih dulu selama 2 jam.

Menurut dia, yang terjadi hari Senin adalah adanya miskoordinasi antara petugas di lapangan. Sebaiknya, sebut Sofyan, petugas-petugas itulah yang melakukan koordinasi lebih baik lagi.

"Koordinasi ya di bawah, jangan di atas. Nanti kalau di atas salah bicara semuanya. Saya nggak ngerti, Pak Ahok juga nggak ngerti," katanya. (Baca: Menteri PU: Banjir Jakarta karena Drainase Buruk)

Protes Ahok

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku kesal kepada PLN yang mematikan aliran listrik di Rumah Pompa Waduk Pluit. Akibatnya, air di Kali Abdul Muis meluap hingga menggenangi kawasan Ring I atau Jalan Medan Merdeka. 

Menurut dia, seharusnya pada saat musim hujan seperti ini, rumah pompa di sana dijadikan lokasi vital yang tidak dapat dimatikan aliran listriknya. (Baca: Ahok: PLN Monopoli, Belagu...)

"Kamu tahu enggak kenapa (air Waduk Pluit) naik terus? PLN matikan aliran listrik di situ, makanya pompa enggak bisa jalan dan hujan turun terus, naik dong airnya. Pertanyaan saya, kenapa PLN matiin listrik di Waduk Pluit? Alasannya takut nyetrum orang, sudah banjir belum di Pluit," kata Basuki, di ruang kerjanya, di Balai Kota, Senin malam.

Menurut logika Basuki, untuk apa PLN mematikan aliran listrik di Waduk Pluit, sementara kawasan itu belum terendam banjir. Apabila di kawasan tersebut sudah banjir, PLN baru bisa menghentikan aliran listrik. Sebab, lanjut dia, genset yang tersedia hanya mampu menyalakan dua dari total 12 pompa. (Baca: Kawasan Ring I Terendam Banjir, Ahok Salahkan PLN)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com