Menteri BUMN dan Dirut PLN Diminta Tanggung Jawab atas Banjir Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi VI DPR, Indra P Simatupang, meminta Dirut Perusahaan Listrik Negara Sofyan Basir dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno bertanggung jawab atas banjir yang terjadi di Jakarta. Sebab, banjir disebabkan PLN memadamkan listrik sementara di gardu yang memasok listrik untuk pompa di Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, pada Senin (9/2/2015) kemarin.

"Akibatnya, air di Kali Abdul Muis meluap hingga menggenangi kawasan ring I atau Jalan Medan Merdeka. Adalah sebuah kewajaran jika Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kesal kepada PLN lantaran mematikan aliran listrik di rumah pompa Waduk Pluit," kata Indra melalui keterangan tertulis kepada Kompas.com, Selasa (10/2/2015).

Seharusnya, kata dia, pada saat musim hujan seperti ini, rumah pompa dijadikan lokasi vital yang tidak dapat dimatikan aliran listriknya. Kalau PLN mematikan aliran listrik, pompa tidak akan berfungsi. Jika hujan turun terus-menerus seperti kemarin, kata dia, secara otomatis air akan naik dan menyebabkan banjir.

"Saya melihat Pak Sofyan Basir belum paham kondisi internal di PLN. Salah ambil keputusan dampaknya bisa melumpuhkan perekonomian Jakarta yang nilainya bisa mencapai ratusan, bahkan triliunan rupiah," ujar politisi PDI-P ini.

Padahal, lanjut Indra, bulan Desember yang lalu dia sudah mengingatkan Dirut PLN untuk membantu Gubernur Jakarta dalam mengatasi banjir. Dalam rapat pertama dengan Menteri BUMN di Komisi VI DPR RI, dia juga mengaku sudah mengingatkan Rini dan Sofyan.

"Sekarang terbukti, apa yang saya sampaikan kepada Pak Dirut dan Bu Menteri BUMN enggak didengar. Saya melihat Dirut PLN gak punya kesungguhan untuk membantu Pemprov DKI untuk mengatasi banjir. Sepertinya Pak Sofyan ini lebih cocok menjadi dirut bank daripada PLN," ujar dia.

"Saya juga melihat Menteri BUMN lemah dalam mengawasi kinerja para dirut-dirut BUMN ini. Kalau persoalan yang ada di depan hidungnya saja enggak bisa diberesin, apalagi kalau ada kegagalan dalam pembangunan pembangkit listrik yang lokasinya nan jauh di pelosok negeri. Bisa gawat," tambahnya.

Ke depannya, Indra berharap dirut-dirut BUMN mempraktikkan budaya baru. Gaji besar yang diterima para dirut, kata dia, harus disesuaikan dengan prestasi kerjanya.

"Kalau mau jadi dirut BUMN harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan bisa menguntungkan perusahaan. Tapi, kalau yang terjadi sebaliknya, saya minta dengan kerelaan hati untuk mundur, termasuk menteri BUMN-nya," pungkasnya.

Sebelumnya, Ahok sudah menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara untuk mengeluhkan masalah ini. Dia meminta Presiden segera memerintahkan PLN untuk tidak mematikan listrik di Waduk Pluit.