Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Jusuf Kalla, Pemerintah Serba Salah Sikapi Polemik Budi Gunawan

Kompas.com - 09/02/2015, 18:40 WIB

BATAM, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah serba salah untuk menyikapi kelanjutan pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai kepala Polri. Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menunda pelantikan Budi pasca-ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Budi telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan serta mendapatkan persetujuan DPR.

"Kita menjalankan asas praduga tak bersalah sampai ada putusan pengadilan (praperadilan Budi Gunawan). Menunggu putusan pengadilan salah, tidak menunggu putusan juga salah," kata Jusuf kalla, saat memberikan kata sambutan dalam puncak perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2015, di Batam, Senin (9/2/2015).

Menurut Kalla, hal itu merupakan konsekuensi bagi pemerintah di tengah arus informasi yang bergulir dengan cepat. Oleh karena itu, kata dia, pemerintah harus tegas terkait opsi yang dipilih.

"Karena apa yang ingin kita capai adalah kita ingin bangsa ini maju, makmur, dan adil," kata dia.

Peran pers

Dalam momentum peringatan Hari Pers ini, Kalla mengatakan, pers ibarat mata, telinga, dan mulut bagi sebuah bangsa. Menurut dia, pers berperan memberikan informasi sekaligus pendidikan, hiburan, dan manfaat bagi publik. Pers juga memiliki sejarah panjang, yang berkaitan dengan perjuangan sebuah bangsa.

Menurut Kalla, semboyan pers sehat juga dapat dimaknai bahwa kalangan jurnalis harus menjadi mata, telinga, dan mulut yang obyektif, demi kebaikan bangsa. Di sisi lain, publik juga harus memahami fungsi pers sebagai penyebarluasan informasi.

"Pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa tanpa media karena pers yang memahami situasi," kata dia.

Kalla juga menyatakan harapannya agar pers menjalankan fungsinya secara beretika. "Saya yakin, pemimpin media punya suatu kearifan untuk menjaga hal itu," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Nasional
Putusan MA Dianggap 'Deal' Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Putusan MA Dianggap "Deal" Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Nasional
Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Nasional
Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Nasional
Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Nasional
Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Nasional
37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

Nasional
Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

Nasional
7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

Nasional
Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Nasional
Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Nasional
Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang untuk Ormas, Menteri LHK: Mereka kan Punya Sayap Bisnis

Soal Izin Usaha Tambang untuk Ormas, Menteri LHK: Mereka kan Punya Sayap Bisnis

Nasional
Bantah Bagi-bagi Kue dengan Izinkan Ormas Kelola Pertambangan, Menteri LHK: Ayo Lihat Dasarnya...

Bantah Bagi-bagi Kue dengan Izinkan Ormas Kelola Pertambangan, Menteri LHK: Ayo Lihat Dasarnya...

Nasional
Kewenangan Polri Blokir-Batasi Akses Internet Dianggap Langgar Hak Mendapat Informasi

Kewenangan Polri Blokir-Batasi Akses Internet Dianggap Langgar Hak Mendapat Informasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com