Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saud Usman dan Suhardi Alius Bisa Jadi Alternatif Calon Kapolri

Kompas.com - 08/02/2015, 22:26 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Tim Sembilan, Ahmad Syafii Maarif, menyatakan, Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Saud Usman dan Komjen Pol Suhardi Alius bisa menjadi alternatif calon kepala Polri, selain empat nama yang sudah diusung Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

"Saud Usman itu bisa jadi salah satu calon," kata Maarif, saat dihubungi di Jakarta, Minggu (8/2/2015).

Ia menyatakan, Usman masuk kriteria karena sudah menyandang bintang tiga dan syarat pengalaman penugasan. Usman saat ini kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT).

Selain Usman, tokoh Muhammadiyah itu merekomendasikan Sekretaris Utama Lemhanas, Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius.

"Soalnya dia bersih, bagus kerjanya, dan semua kriteria cocok," alasan Maarif.

Akan tetapi, nama Alius ini tiba-tiba hilang dari daftar calon kepala Polri. Sementara itu, nama baru pun muncul, yakni Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso, yang baru naik bintang tiga setelah menjadi Kabareskrim menggantikan Alius.

Maarif menyarankan agar calon kepala Polri terpilih harus yang dianggap masih memiliki sedikit "dosa" serta dapat bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Sebelumnya, Kompolnas telah mendatangi Kepolisian Republik Indonesia, Jumat (6/2/2015).

Para komisioner komisi itu mewawancarai empat kandidat calon, yakni Badrodin Haiti, Dwi Priyatno, Putut Eko Bayu Seno, dan Budi Waseso.

Para calon orang nomor satu di Kepolisian Republik Indonesia itu menyampaikan visi dan misi serta rencana kerja sama dengan lembaga penegak hukum lain.

Salah satu komisioner, M Nasser, menyatakan, para calon itu memiliki peluang yang sama untuk dipilih oleh Presiden Joko Widodo.

"Tentu kalau ada yang lebih senior dan bisa menjadi penyejuk agar situasi kondusif, itu akan lebih baik," ujar Nasser.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com