Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pelajar Indonesia di Belanda Yakin Ada Intervensi Politik dalam Kisruh KPK-Polri

Kompas.com - 07/02/2015, 07:11 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Penulis

LEIDEN, KOMPAS.com - Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Leiden, Belanda menduga ada kriminalisasi terhadap para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kecurigaan ini diperkuat dengan adanya laporan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan empat pimpinan KPK, namun laporan itu disampaikan secara bersamaan.

Selain itu, PPI di Leiden juga yakin ada intervensi politik menyangkut perkara kriminalisasi para pimpinan KPK tersebut.

"Kami menyimpulkan dari hasil observasi yang kami lakukan bahwa laporan-laporan tersebut terkesan direkayasa, janggal secara prosedural hukum, dan sarat dengan muatan politik, yang akan berujung pada lumpuhnya institusi KPK. Hal ini tidak dapat dibenarkan mengingat lembaga tersebut mempunyai peran yang sangat penting dalam pemberantasan KKN di Indonesia," tulis Ketua PPI Leiden Herman Yosef Paryono dalam surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo, Sabtu (5/2/2015).

Herman menegaskan, PPI Leiden menolak segala bentuk intervensi politik maupun hukum yang dapat melemahkan dan mengganggu kinerja KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Intervensi politik itu, lanjut dia, erat kaitannya dengan penunjukan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kapolri yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan transaksi keuangan tak wajar.

PPI Leiden, kata Herman, paham keputusan penunjukkan calon Kapolri adalah hak Presiden. Namun, mereka meminta kepada Presiden untuk tak melantik Budi sebagai Kapolri dan segera mencari calon Kapolri yang baru dan bersih serta bebas dari permasalahan hukum.

"Keberlangsungan KPK dan Polri menjadi tolak ukur penegakan supremasi hukum dan menjadi acuan bagi keberlangsungan pemberantasan KKN di Indonesia. Oleh karena itu, kami mendukung sepenuhnya Bapak Presiden yang telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan konflik dan intervensi politik yang meresahkan masyarakat Indonesia, seperti pembentukan Tim Sembilan," ujar Herman.

Herman juga menyatakan, PPI Leiden meminta Presiden mengawasi kinerja Tim Sembilan untuk melakukan transparansi informasi kepada publik sekiranya telah ditemukan adanya fakta atau informasi baru. Presiden pun diminta menindaklanjuti rekomendasi kerja Tim Sembilan jika telah melakukan kerja sesuai asas transparansi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Nasional
Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com