Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polemik KPK-Polri Membuat Kewibawaan Presiden Jatuh ke Titik Paling Rendah

Kompas.com - 06/02/2015, 17:43 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Koalisi Masyarakat Sipil Usman Hamid menilai kewibawaan Presiden Joko Widodo dalam menangani polemik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri jatuh hingga ke titik yang paling rendah.

"Kami menilai, belum pernah kewibawaan Presiden jatuh serendah ini. Lambatnya keputusan Presiden membuat hampir semua institusi negara jadi bulan-bulanan publik," ujar Usman dalam konferensi pers di Kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (6/2/2015).

Menurut Usman, masalah antara dua institusi penegak hukum, yaitu KPK dan Polri, juga membuat wibawa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi turun. Amirudin Harahap yang juga sebagai Anggota Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan, Presiden Joko Widodo harus menunjukkan wibawa kepada partai pendukungnya sendiri.

Menurut Amir, ketika Presiden kehilangan kewibawaan, akan terjadi cekcok antara masing-masing lembaga kenegaraan. Hal tersebut, menurut Amir, akan memberikan citra buruk pemerintah pusat bagi kepala daerah. Ia mengatakan, penyelesaian polemik KPK-Polri seharusnya tidak perlu diputuskan dalam waktu yang lama. Jokowi didesak untuk secepatnya mengganti Komjen Budi Gunawan dari calon kepala Polri, dan segera melantik calon lain yang tidak memiliki track record buruk.

"Kewibawaan Jokowi bukan hanya sebagai kepala negara, atau bukan lagi sebagai kepala pemerintahan semata-mata. Kita berharap Jokowi bisa menghindari konflik antarlembaga," kata Amir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

Nasional
Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Nasional
PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

Nasional
KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

Nasional
KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

Nasional
Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, 'Jer Basuki Mawa Bea'

Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, "Jer Basuki Mawa Bea"

Nasional
KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

Nasional
DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi 'Online'

DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi "Online"

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Nasional
Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Nasional
Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Nasional
Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Nasional
1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com