Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Ke-87 Jokowi-JK: DPR Setujui Budi Gunawan sebagai Kapolri

Kompas.com - 06/02/2015, 15:47 WIB
Laksono Hari Wiwoho

Penulis

Pemerintahan Jokowi-JK telah genap 100 hari, Selasa (27/1/2015), sejak dilantik pada 20 Oktober 2014. Kebijakan strategis dan langkah politik dari para pejabat baru pemerintahan menjadi sorotan. Kompas.com hari ini menulis 100 artikel yang berisi kebijakan dan peristiwa menonjol yang terjadi dalam 100 hari pemerintahan baru dari hari ke hari.

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Status tersangka yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Komisaris Jenderal (Pol) Budi Gunawan tak menyurutkan DPR RI untuk melanjutkan proses pergantian kepala Polri. Komisi III DPR justru menyetujui penetapan Budi Gunawan sebagai kepala Polri sebagaimana dimintakan oleh Presiden Joko Widodo.

Sehari setelah KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka, Komisi III melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Budi di Gedung Parlemen, Rabu (14/1/2015). Di sana, Budi mendapat kesempatan mengklarifikasi tudingan memiliki rekening gendut. Budi menyatakan bahwa semua harta yang dimilikinya diperoleh dengan cara wajar dan sah sebagaimana dikuatkan oleh penyelidikan Badan Reserse Kriminal Polri pada 2010. Ia menilai penetapan dirinya sebagai tersangka adalah upaya pembunuhan karakter. (Baca: Budi Gunawan: Ini Pembunuhan Karakter!)

Usai penyampaian visi dan misi sebagai calon kepala Polri, Budi mendapat pujian dari anggota DPR. Hanya Partai Demokrat yang menolak melanjutkan proses uji kepatutan dan kelayakanterhadap Kepala Lembaga Pendidikan Polri tersebut. Demokrat akhirnya mundur dari proses seleksi itu. Demokrat juga meminta Jokowi tidak melantik Budi dengan dalih langkah itu dapat melindungi Presiden dari upaya pemakzulan. (Baca: Demokrat: Kami Menolak Budi Gunawan karena Ingin Melindungi Presiden).

Pada akhirnya, Komisi III tetap mengambil sikap menyetujui pencalonan tunggal Budi Gunawan sebagai kepala Polri. Jalan Budi menuju kursi pimpinan korps Bhayangkara dilanjutkan ke Sidang Paripurna DPR. Jika DPR menyetujui penetapan Budi sebagai kepala Polri, maka Presiden-lah yang akan memutuskan apakah Budi tetap dilantik atau tidak.

Jokowi menyikapi masalah ini dengan menunggu proses politik di DPR selesai. Jokowi menghormati keputusan KPK yang telah menetapkan Budi sebagai tersangka. (Baca: Jokowi Tunggu Sidang Paripurna DPR Sebelum Putuskan soal Calon Kapolri)

Sementara itu, aktivis antikorupsi terus mendesak agar Jokowi membatalkan pencalonan Budi. Jokowi berada di persimpangan jalan, apakah akan melanjutkan proses penetapan Budi sebagai kepala Polri atau menghentikannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Nasional
Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko 'Deadlock'

Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko "Deadlock"

Nasional
Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Nasional
PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

Nasional
Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com