Hari Ke-85 Jokowi-JK: "Blusukan" ke Sentra Industri di Bandung

Pemerintahan Jokowi-JK telah genap 100 hari, Selasa (27/1/2015), sejak dilantik 20 Oktober 2014. Kebijakan strategis dan langkah politik dari para pejabat baru pemerintahan menjadi sorotan. Kompas.com hari ini menulis 100 artikel yang berisi kebijakan dan peristiwa menonjol yang terjadi dalam 100 hari pemerintahan baru dari hari ke hari.

JAKARTA, KOMPAS.com — Di tengah munculnya protes atas rencana pergantian Kepala Polri, Senin (12/1/2015), Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Bandung, Jawa Barat. Kunjungan itu untuk membuka Musyawarah Nasional XV Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) serta blusukan ke sentra industri.

Jokowi memberikan sambutan di Munas XV Hipmi. Munas itu sedianya untuk memilih ketua Hipmi periode 2015-2018. (Baca: Jokowi: "Spanduk di Mana-mana, Pemilihan Ketua Hipmi Sudah kayak Pilpres").

Dari sana, Jokowi bergeser ke sentra industri rajut di Jalan Binong Jati, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung. Di sana, ia mendengarkan keluh kesah para perajin rajut. Jokowi juga memberikan bantuan untuk mereka. (Baca: Jokowi Beri Bantuan Rp 250 Juta untuk Perajin Rajut Binong Jati).

Kunjungan di Bandung pada hari itu dilanjutkan ke PT Pindad di Jalan Gatot Subroto. Presiden berkesempatan melihat deretan peralatan militer yang diproduksi oleh PT Pindad. Jokowi juga menjanjikan kucuran dana ratusan miliar rupiah agar PT Pindad dapat meningkatkan produksinya. (Baca: Jokowi Akan Kucurkan Rp 700 Miliar ke Pindad untuk Tingkatkan Produksi).

Sementara itu, di Jakarta, polemik tentang penunjukan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon tunggal kepala Polri kian meruncing. Di tengah respons penolakan terhadap pencalonan itu, mantan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Yunus Husein mengungkapkan bahwa Budi Gunawan pernah diberi "rapor merah" ketika namanya dimasukkan dalam daftar calon menteri. (Baca: Mantan Ketua PPATK: Budi Gunawan Mendapat Rapor Merah dari KPK dan PPATK).

Penunjukan Budi itu juga dianggap sebagai sikap inkonsistensi Jokowi. Penunjukan itu tanpa melalui pertimbangan KPK dan PPATK, tidak seperti ketika Jokowi menyeleksi calon menteri dalam kabinetnya. (Baca: Tantowi: Presiden Jokowi Tidak Konsisten!)

Sebaliknya, anggota DPR maupun partai pendukung Jokowi menilai pencalonan itu merupakan hak prerogatif Presiden. DPR ingin meminta klarifikasi kepada Budi tentang berbagai kasus hukum yang diduga melibatkannya.