Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Zulkarnain Dituduh Terima Mobil dan Uang Gratifikasi saat Menjabat Kajati Jatim

Kompas.com - 28/01/2015, 18:27 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Delapan anggota Aliansi Masyarakat Jawa Timur menyerahkan bukti dugaan gratifikasi yang diterima mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Zulkarnain, kepada Badan Resere Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, Rabu (28/1/2015). Saat ini, Zulkarnain menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Djumanto, salah satu anggota LSM tersebut, menjelaskan, pada tahun 2008, Kejaksaan Tinggi yang dipimpin Zulkarnain menyidik kasus korupsi dana hibah bernama Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM). Saat itu, ditetapkan 186 orang sebagai tersangka.

"Saya termasuk yang dijadikan tersangka dan sudah divonis penjara. Sekarang, kami mencari keadilan," ujar Djumanto di Bareskrim, Rabu siang.

Djumanto menuding Zulkarnain tebang pilih dalam menetapkan tersangka. Menurut dia, 186 orang yang dijadikan tersangka hanya sebatas pengguna dan penerima anggaran. Ia mempertanyakan mengapa kasus yang menjeratnya tak menyentuh pemegang kebijakan saat itu, yakni Gubernur Jawa Timur Imam Utomo dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapenmas) Suyono.

Djumanto mengklaim menemukan bukti adanya dugaan gratifikasi sebuah mobil All New Camry 3000 cc dan sejumlah uang dari gubernur kepada Zulkarnain. Namun, ia tidak bisa menunjukan bukti gratifikasi mobil dan uang itu. Djumanto mengaku, hanya memiliki surat permohonan bantuan hukum dari Kepala Bapenmas kepada Gubernur Jawa Timur terkait kasus itu. Permohonan itu lalu diteruskan ke Zulkarnain disertai dugaan gratifikasi.

"Singkat kata, penyidikan terhadap gubernur dan Kepala Bapenmas itu dipetieskan oleh Zulkarnain melalui gratifikasi tersebut. Kami minta Bareskrim mengusut tuntas soal dugaan gratifikasi itu," ujar Djumanto.

Djumanto dan rekannya telah menyerahkan sejumlah bukti tersebut kepada penyidik Bareskrim. Beberapa bukti itu adalah satu bundel dokumen laporan dugaan tindak pidana korupsi di Pemprov Jawa Timur melalui P2SEM APBD-P 2008 yang merugikan uang negara sebesar Rp 277 miliar, satu bundel dokumen daftar lampiran dugaan tindak pidana korupsi P2SEM APBD-P Pemprov Jawa Timur tahun 2008, satu lembar kopi tanda bukti penerimaan laporan atau informasi dugaan tindak pidana korupsi nomor 2010-04-0001111 dari KPK dan satu bundel dokumen profil kasus hukum P2SEM tahun 2008-2014.

Ketua Presidium Aliansi Masyarakat Jawa Timur Fathur Rosyid mengatakan, dugaan gratifikasi ini telah dilaporkan ke KPK pada 2010 dan 2013, namun tidak ditindaklanjuti.

"Kami tidak dibuatkan laporan polisi oleh para penyidik. Kami hanya diberikan tanda terima bukti-bukti itu. Tadi di depan penyidik saya tantang penyidik untuk langsung menangkap Zulkarnain," ujar Fathur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Nasional
Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Nasional
PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

Nasional
6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

Nasional
Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Nasional
Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi 'Online', Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi "Online", Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Nasional
Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Nasional
Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan 'Legacy' Baik Pemberantasan Korupsi

Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan "Legacy" Baik Pemberantasan Korupsi

Nasional
Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Nasional
Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Nasional
Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Nasional
Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Nasional
Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Mayoritas Kelas Bawah hingga Atas Puas Atas Kinerja Jokowi di Bidang Ekonomi

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Kelas Bawah hingga Atas Puas Atas Kinerja Jokowi di Bidang Ekonomi

Nasional
PDN Kominfo Gangguan, Pakar: Ini Krisis Besar, Punya Skenario Penanggulangan?

PDN Kominfo Gangguan, Pakar: Ini Krisis Besar, Punya Skenario Penanggulangan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com