Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dilirik Jadi Jubir Presiden Jokowi, Ini Komentar Johan Budi

Kompas.com - 08/01/2015, 11:40 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyampaikan bahwa pihaknya tengah menyusun daftar nama calon juru bicara Presiden Joko Widodo. Salah satu nama yang dianggap layak menjadi jubir Presiden adalah mantan Jubir KPK Johan Budi.

Apa tanggapan Johan? Ia mengaku belum dapat menanggapi hal itu lantaran belum ada informasi resmi langsung kepadanya.

"Saya belum bisa menjawab, dan lagi, sampai saat ini juga tidak ada informasi itu kepada saya," ujar Johan melalui pesan singkat, Kamis (8/1/2015).

Johan mengatakan, banyak hal yang harus dipertimbangkan untuk menjadi jubir Presiden. Terlebih lagi, posisinya masih terikat dengan KPK sebagai Deputi Pencegahan.

"Banyak hal yang harus saya pikirkan masak-masak jika itu menyangkut hubungan saya dengan KPK," kata Johan.

Johan mengaku telah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Jubir KPK, Senin (5/1/2015) siang, setelah menjabat sebagai Deputi Pencegahan KPK.

Pratikno sebelumnya mengatakan, penunjukan seorang jubir presiden diperlukan karena melihat intensitas kegiatan presiden dan juga para menteri yang cukup tinggi. Kendati demikian, tambah Pratikno, hingga kini belum ada keputusan dari Presiden Jokowi soal juru bicara.

Ia juga menyampaikan bahwa seorang juru bicara presiden harus bisa memahami prioritas program pemerintahan Jokowi. (Baca: Mensesneg: Menarik jika Pak Johan Budi Jadi Jubir Presiden Jokowi)

"Mengikuti ritme kerja serta gaya kepemimpinan dan manajerial Presiden yang bisa memahami dengan cepat, yang dekat dengan rakyat. Akan tetapi, sekali lagi, Presiden belum buat keputusan mengenai ini," ujar Pratikno.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com