Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Indonesia Tak Impor Alutsista

Kompas.com - 30/12/2014, 12:39 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Presiden Joko Widodo menggelar rapat bersama Komite Kebijakan Industri Pertahanan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (30/12/2014). Saat membuka rapat itu, Jokowi menekankan agar Indonesia tak lagi bergantung pada impor alutsista. Dia berharap agar industri pertahanan dalam negeri bisa tumbuh.

"Kemandirian pertahanan agar kita tdk ketergantungan pada impor," kata Jokowi, saat menjelaskan arah kebijakannya dalam sektor pertahanan.

Kemandirian industri pertahanan, lanjut dia, bisa dicapai dengan beberapa pendekatan yang bisa dilakukan secara simultan. Jokowi mencontohkan transfer teknologi.

 
"Setiap pembelian senjata itu harus disertai dengan transfer teknologi ke industri strategis kita baik PT PAL, PT Pindad, dan PT Dirgantara Indonesia," sebut Jokowi.

Kemandirian industri pertahanan, dinilai Jokowi, juga perlu disertai dengan perbaikan manajemen.

 
Jokowi menargetkan industri pertahanan dalam negeri bisa memperbaiki mutu hingga bisa bersaing di level internasional dan bermitra dengan Korea Selatan, Eropa Barat, dan Amerika.

Selanjutnya, Jokowi juga menyinggung kebiasaan membeli senjata tanpa memerhatikan siklus produksi dalam negeri. Ke depan, dia berharap agar pembelian senjata juga mempertimbangkan siklus produksi senjata dalam negeri.

Selain itu, Jokowi berharap agar pengadaan alutsista satu matra bisa terhubung dengan alutsista matra lain.

"Misalnya, tank Angkataran Darat bisa disamakan operasi terpadu dengan pesawat tempur Angkatan Udara, atau kapal perang Angkatan Laut. Ini yang harus terjadi," kata Jokowi.

Dengan banyaknya tuntutan dan harapan terhadap industri pertahanan dalam negeri, Jokowi berpendapat perlunya penyusunan rencana strategi jangka panjang.

Hadir dalam rapat ini yakni Ketua Harian KKIP Menteri Pertahanan Rymizard Ryacudu, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno, Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir, Panglima TNI Jenderal (TNI) Moeldoko.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com